Formak Minta Pemkab Asel Tindak Tegas Kontraktor Nakal

Desakan tersebut disampaikannya seiiring dengan ditemukan adanya pekerjaan proyek fisik di bawah tanggung jawab Dinas PUPR Aceh Selatan...

Formak Minta Pemkab Asel Tindak Tegas Kontraktor Nakal
For serambinews.com
Kondisi Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Peulokan Atas, Kecamatan Labuhanhaji Barat, yang bernilai Rp 775 juta bersumber dari APBK/DAK tahun 2019, Selasa (9/7/2019). Foto Dok LSM Formak 

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Ketua Forum Pemantau dan Kajian Kebijakan (Formak) Aceh Selatan, Ali Zamzami meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan menindak tegas kontraktor nakal di Aceh Selatan.

Desakan tersebut disampaikannya seiiring dengan ditemukan adanya pekerjaan proyek fisik di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Selatan yang dinilai dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai spesifikasi atau spek.

Baca: Pansus DPRA Tinjau Proyek APBA dan Otsus di Aceh Selatan, Ini Beberapa Temuannya

"Hal ini terjadi di antaranya pada Pengerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Peulokan Atas, Kecamatan Labuhanhaji Barat, yang bernilai Rp 775 juta bersumber dari APBK/DAK tahun 2019 oleh CV Krisna Jaya yang saat ini sedang dalam pengerjaan," ungkap Ali Zamzami kepada Serambinews.com, Selasa (9/7/2019).

Menurutnya berdasarkan laporan masyarakat dan hasil investigasi lapangan yang dilakukan Formak, ditemukan adanya kejanggalan di antaranya pengerjaan saluran jaringan irigasi tersebut tidak dimulai dengan penggalian dan pondasi (tapak), melainkan langsung dicor temboknya, dan juga diduga adukan semen dan pasir juga tidak sesuai.

Demikian juga pengecoran lantai yang ketebalan dan kualitasnya sangat diragukan.

Baca: Demi Menangkis Israel, Rusia Pernah Kirim 15.000 Penasehat Militer ke Mesir, Apa yang Terjadi?

"Selain itu juga diketahui bahwa Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Konsultan Pengawas Proyek tersebut jarang turun ke lapangan selama kegiatan pengerjaan berlangsung yang saat ini progresnya diperkirakan baru mencapai 50 persen," ujar Ali Zamzami.

Untuk menghindari adanya perbuatan dugaan korupsi yang akan merugikan negara pada proyek ini, lanjut Zamzami, LSM Formak meminta Pemkab Aceh Selatan bertindak tegas terhadap penanggung jawab pengerjaan, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta tim dan konsultan pengawasnya, dan dilakukan pemeriksaan sesuai dokumen teknis proyek tersebut.

Baca: Kupon Doorprize Jalan Santai Pulau Banyak Terbatas, Warga Diminta Segera Daftar

"Selain itu Pemkab harus memerintahkan rekanan untuk menghentikan sementara waktu pengerjaannya. Sampai ditentukan apakah pengerjaan benar-benar tidak memenuhi spek. Jika dari hasil pemeriksaan nanti dipastikan pengerjaan tersebut tidak memenuhi spek maka Pemkab dapat memerintahkan bongkar, dan kembali dikerjakan dari awal," sarannya.

Jika rekanan tidak mau mematuhinya, lanjutnya, maka pengerjaan itu tidak akan dibayar serta dapat diusut dan diproses sesuai hukum. Tindakan tegas ini menurutnya harus dilakukan, agar infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan masyarakat berkualitas baik, sehingga nantinya umur pembangunan infrastruktur akan berakhir sesuai rencana.

Halaman
12
Penulis: Taufik Zass
Editor: Mursal Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved