Jubir: Pengamat Jangan Salah Baca Buku

Pemerintah Aceh melalui juru bicaranya, Saifullah Abdulgani atau yang akrab disapa SAG menanggapi kritikan

Jubir: Pengamat Jangan Salah Baca Buku
SAIFULLAH ABDULGANI

* Terkait Kritik terhadap LKPJ Gubernur

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh melalui juru bicaranya, Saifullah Abdulgani atau yang akrab disapa SAG menanggapi kritikan pengamat politik dan pemerintahan, Dr Taufik A Rahim yang menyebutkan Pemerintah Aceh hanya mengandalkan serapan anggaran atau angka-angka kuantitatif, tanpa melihat manfaat program yang dijalankan.

“Taufik A Rahim tampaknya belum dapat membedakan antara Laporan Keterangan Pertanggunganjawaban (LKPJ) dengan Laporan Kinerja Pemerintah Aceh. Bila ia mau melihat manfaat kegiatan pembangunan mestinya ia merujuk pada Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2018,” kata SAG secara khusus kepada Serambi di Banda Aceh, Senin kemarin.

Jubir SAG menjelaskan, LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Laporan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Nah, LKPJ, ulas SAG, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang meliputi program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi, sesuai Pasal 18 huruf c dan Pasal 20 ayat (3) PP tersebut di atas. “LKPJ memang tidak menguraikan manfaat dari pelaksanaan program atau kegiatan,” jelas SAG.

Tapi, apabila ingin melihat manfaat program atau kegiatan yang dijalankan Pemerintah Aceh, lanjut SAG, mestinya Taufik merujuk kepada Laporan Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2018. Laporan kinerja disusun berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang disupervisi oleh Inspektorat Aceh.

Lebih lanjut, SAG menjelaskan bahwa laporan kinerja menyajikan informasi pencapaian kinerja pembangunan Aceh yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan, serta narasi berdasarkan hasil analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja indikator sasaran, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2018.

Penting dicatat, tegasnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penghargaan kepada Pemerintah Aceh atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dengan predikat nilai baik (B). Ombudsman RI pun memberikan piagam penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelayanan Publik Pemerintah Aceh.

“Jadi pengamat itu jangan salah baca buku bila mengomentari sesuatu yang menyangkut hajat hidup rakyat,” pungkas SAG. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved