Penyidik Kejati Aceh Batal Periksa Darmili Terkait Kasus Dugaan Korupsi PDKS 

“Darmili nggak datang, tadi diantar surat tugasnya oleh pengacara. Dia sedang ada tugas di Jakarta dalam jabatan anggota DPRK,"

Penyidik Kejati Aceh Batal Periksa Darmili Terkait Kasus Dugaan Korupsi PDKS 
SERAMBI/BUDI FATRIA
RUMAH dan mobil milik mantan bupati Simeulue, Darmili yang berada Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (27/6), disita penyidik Kejati Aceh. 

 
Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -  Penyidik Kejati Aceh menunda pemeriksaan mantan bupati Simeulue, Drs Darmili, terkait kasus dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2002-2012, Selasa (9/7/2019).

Pembatalan pemeriksaan dikarenakan Darmili yang saat ini menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue periode 2014-2019 dari Partai Golkar sedang melaksanakan tugas dinas di Jakarta.

Baca: Putri Raja Salman dari Arab Saudi Diadili di Perancis, Dituduh Jadi Dalang Pemukulan Seorang Pekerja

“Darmili nggak datang, tadi diantar surat tugasnya oleh pengacara. Dia sedang ada tugas di Jakarta dalam jabatan anggota DPRK. Nanti kita jadwalkan kembali pemeriksaannya,” kata Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal Hadi MH.

Sebelumnya, Penyidik Kejati Aceh kembali memanggil mantan bupati Simeulue, Drs Darmili  untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada PDKS tahun 2002-2012 pada Selasa (9/7/2019) kemarin.

Baca: Rupiah Jadi Mata Uang Terlemah Kedua di Asia, Begini Prediksi Besok

Munawal mengatakan dalam pemeriksaan itu penyidik akan mendalami beberapa hal terkait kasus tersebut. “Kita fokus pada perbuatan melawan hukum, proses bilyet giro dari kas daerah ke PDKS,” katanya.

Kuasa Hukum Darmili, Safaruddin SH dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengatakan bahwa kliennya saat ini sedang melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta.

Baca: Formak Minta Pemkab Asel Tindak Tegas Kontraktor Nakal

Pertemuan itu, lanjut Safaruddin, dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi masalah tindak lanjut permohonan pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Simeulue. (*) 
    

 

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Mursal Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved