Nama Kajati Jadi ‘Jualan’ untuk Proyek

Setiap kali proses lelang proyek di Pemerintah Aceh dilakukan selalu muncul nama Kepala Kejaksaan Tinggi

Nama Kajati Jadi ‘Jualan’ untuk Proyek
IST
IRDAM, Kajati Aceh

BANDA ACEH - Setiap kali proses lelang proyek di Pemerintah Aceh dilakukan selalu muncul nama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh dan pejabat vertikal lainnya yang bertugas di Aceh sebagai “penguasa” proyek tertentu.

Kabar tersebut diembuskan oleh oknum dinas-dinas yang ingin mengamankan proyek tertentu. Tak hanya itu, beberapa oknum kontraktor juga ada yang ‘menjual’ nama Kajati Aceh dalam melobi proyek yang bersumber dari APBA.

Mendengar kabar itu, Kajati Aceh, Irdam MH dengan tegas mengatakan dirinya tidak pernah meminta atau pun menerima proyek dari pemerintah. Dia meminta pihak tertentu agar berhenti membawa-bawa namanya dalam urusan proyek.

Jika ada orang yang menjual namanya, Irdam meminta untuk melaporkan ke nomor 085360143167. “Kalau ada orang yang membawa-bawa nama saya, catat nama orangnya, kasih ke saya,” kata Irdam saat dijumpai di kantornya, Selasa (9/7) siang.

Memang isu nama Kajati dan pejabat vertikal lainnya menguasai proyek pembangunan di Aceh santer terdengar menjelang proses lelang. Dalam pembicaraan di warung kopi pun sering terdengar istilah proyek ‘Batoh’ untuk Kejati dan ‘Lingke’ untuk Polda Aceh.

‘Batoh’ dan ‘Lingke’ mengacu pada alamat kantor kedua instansi vertikal tersebut. Terkait hal itu, Kajati Irdam mengatakan telah memanggil Kepala ULP Aceh, Irawan Pandu Negara untuk mempertanyakan kenapa namanya diseret-seret dalam urusan tender proyek.

Kajati Irdam berharap kepada pejabat-pejabat pengadaan barang dan jasa agar melakukan proses lelang barang dan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai muncul agen-agen dalam pengadaan barang dan jasa sehingga merugikan daerah istimewa dan khusus ini.

Sementara itu, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH kepada Serambi mengaku terlalu sering mendengarkan nama Kajati dan pejabat vertikal lainnya di Aceh disebut sebagai pemilik proyek tertentu. Setelah di-cross check informasi itu ternyata tidak benar.

“Kami mendapat banyak informasi dari masyarakat khususnya para kontraktor, mereka mengeluh karena ketika hendak mengikuti tender suatu pekerjaan mereka diberi tahu bahwa paket pekerjaan tersebut milik Kajati, sehingga hal ini menyurutkan niat kontraktor yang ingin ikut tender tersebut,” katanya.

Safaruddin menilai, tentu saja kondisi itu sangat mengganggu masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai kontraktor. Oleh karena itu, Safaruddin sangat mendukung klarifikasi yang disampaikan Kajati terhadap isu yang disebar di dalam masyarakat tentang permainan proyek di jajaran Pemerintah Aceh.

“Karena setahu kami, tugas jaksa dan polisi mengacu pada UU Kejaksaan dan UU Kepolisian, tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan tentang kewenangan kejaksaan dan kepolisian bermain dengan proyek pembangunan,” sebutnya.

Di sisi lain, Safaruddin juga mengatakan akan memantau pelaksanaan mutu pembangunan fasilitas publik, termasuk kualitas dari bangunan setiap proyek dari APBA.

YARA, lanjut Safaruddin, sudah membentuk tim teknis untuk memantau kualitas bangunan yang dibiayai dari anggaran Aceh.

“Hal ini untuk memastikan bahwa bangunan tersebut dibangun sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang dialokasikan. Dari kualitas kita bisa tahu bahwa bangunan tersebut dibanguan sesuai dengan spesifikasi dan anggaran atau tidak? Jika ada penyimpangan maka kita akan serahkan ke penegak hukum,” tandasnya. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved