Jembatan Lampanah Gagal Dibangun

Pansus I DPRA menilai Dinas PUPR Aceh tidak serius membangun jembatan Lampanah Tunong

Jembatan Lampanah Gagal Dibangun
Seorang warga Lampanah Indrapuri menunjuk sebuah pohon yang menimpa jembatan gantung yang menghubungkan 11 gampong di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Jumat (6/10). Jembatan yang dibangun tahun 1992 itu terancam putus. FOTO/IST 

* Dana Pembebasan Lahan tak Dianggarkan

BANDA ACEH - Pansus I DPRA menilai Dinas PUPR Aceh tidak serius membangun jembatan Lampanah Tunong yang sudah 10 tahun mangkrak. Sampai kini belum juga ada tanda-tanda pembangunan akan dilanjutkan. Namun, Kadis PUPR Aceh Ir Fajri mengatakan bahwa pembangunan jembatan ini sepenuhnya wewenang Pemkab Aceh Besar.

“Anggaran untuk melanjutkan pembangunan jembatan itu pada tahun ini sudah dialokasikan dalam APBA Rp 10 miliar, tapi dana untuk pembebasan tanah masyarakat sekitar Rp 300 juta belum tersedia. Akibatnya, pembangunan jembatan itu jadi tertunda lagi,” kata anggota Pansus I DPRA, Tgk Akhyar Rasyid, yang ditemani anggota Pansus lainnya Sulaiman Ali di Ruang Kerja Komisi II DPRA, Rabu (10/7).

Akhyar mengatakan, pembangunan jembatan Lampanah Tunong menuju Makam Tgk Chik Di Tiro itu awalnya dibangun untuk membantu masyarakat di 6 desa yang berada di seberang Sungai Krueng Aceh agar punya jalan akses ke wilayah Kecamatan Indrapuri. Pun sebaliknya, penduduk desa yang berada di Kecamatan Indrapuri punya akses terdekat menuju wilayah Kecamatan Blang Bintang, tidak lagi perlu memutar jauh melewati jembatan Aneuk Galong atau Bundaran Lambaro.

Jembatan ini sudah diusulkan pembangunannya pada rentang waktu 2007-2012, saat Aceh dipimpin Gubernur Irwandi Yusuf. Berhenti diusulkan pada masa Gubernur Zaini, tapi dilanjutkan lagi pengusulan masa Gubernur Irwandi periode kedua. Kini, anggaran pun diplot sebesar Rp 10 miliar dalam APBA 2019.

Panjang jembatan ini sekira 200 meter, hampir sama dengan jembatan Limpok di Kecamatan Darusslam. “Kalau jembatan Limpok untuk penyelesaian pembangunannya butuh dana Rp 50-60 miliar, jembatan Lampanah Tunong sebesar itu juga,” kata Sulaiman Ali.

Panjang Jembatan Lampanah Tunong itu, sekitar 200 m, hampir sama dengan jembatana Limpok. Jadi kalau jembatan Limpok untuk penyelesaiaan pembanguannya waktu itu, butuh dana sekitar Rp 50 -60 miliar, jembatan Lampanah Tunong juga diperkirakan sebesar itu.

Namun, hingga kini tak bisa dikerjakan, meskipun anggaran Rp 10 miliar sudah dianggarkan dalam APBA 2019. Masalahnya, ada sebagian tanah warga yang belum dibebaskan dan tidak diplot anggaran untuk itu. Nilainya sekira Rp 300 juta.

Seharusnya, kata Sulaiman Ali, anggaran Rp 10 miliar pada saat perencanaan pembahasan KUA dan PPAS dipecah, sehingga terplot juga untuk pembebasan tanah. Dengan demikian, jembatan bisa dibangun secara bertahap.

Jembatan yang sudah mangkrak 10 tahun pembangunannya, kata Akhyar Rasyid, ada beberapa yang berlokasi di Aceh Besar dan daerah lainnya. Hal ini terjadi karena tidak ada kelanjutan penyediaan anggaran oleh dinas terkait.

Kadis PUPR Aceh Ir Fajri yang dimintai tanggapannya mengatakan, sudah diplot anggaran Rp 10 miliar dalam APBA 2019 untuk kelanjutan pembangunan jembatan ini. Dikatakan, pembangunannya sampai kini belum dilakukan. Fajri mengatakan, bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk melanjutkan pembangunannya. Selain itu, terkendalanya pembangunan karena ada tanah masyarakat yang belum dibebaskan.

Anggaran yang telah dialokasikan Rp 10 miliar, kata Fajri, bisa dimanfaatkan untuk kelanjutan pembangunan jembatan Lampanah Tunong itu, tapi dengan cara hibah. “Pemerintah Aceh menghibahkan dana tersebut ke Pemkab Aceh Besar, kemudian Pemkab Aceh Besar membuat kembali rencana penggunaannya. Hibah dana kelanjutan pembangunan jembatan itu harus melalui Perubahan APBA 2019 atau RAPBA murni 2020,” pungkas Fajri.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved