Salam

KAB II Bisa Jadi Pengontrol Kuat

Dua partai lokal (parlok) yang menaungi eks kombatan GAM, yakni Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA)

KAB II Bisa Jadi Pengontrol Kuat
DOK SERAMBINEWS.COM
Muzakir Manaf 

Dua partai lokal (parlok) yang menaungi eks kombatan GAM, yakni Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA), kini bersatu dalam satu koalisi di DPRA untuk periode 2019-2024. Kedua partai sepakat bersatu secara permanen dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II hinga lima tahun ke depan.

Ada tujuh parpol yang tergabung dalam KAB jilid II di DPRA ini. Empat di antaranya parnas, yaitu Partai Gerindra dengan total perolehan delapan kursi, PAN (enam kursi), PKS (enam kursi), dan PKPI (satu kursi). Sementara tiga lagi adalah partai lokal, yaitu PA (18 kursi), PNA (enam kursi), dan Partai SIRA (satu kursi). Jika ditotal, untuk saat ini, jumlah kursi partai yang tergabung dalam koalisi ini sebanyak 46 (25 kursi parlok dan 21 kursi parnas) dari 81 kursi di DPRA. Dari 46 kursi KAB II itu, 25 kursi merupakan kursi partai lokal dan 21 kursi partai nasional. Jadi, koalisi ini cukup berimbang dan bisa jadi akan sangat kuat!

Bergabungnya PNA dalam koalisi yang diketuai Muzakir Manaf alias Mualem ini memang cukup mengejutkan. Pasalnya, PA dan PNA diakui tidak akur dan menjadi rival sejati setiap kontestasi politik di Aceh dalam 15 tahun terakhir, baik saat pilkada maupun pemilu serentak. Tak jarang, massa kedua partai ini berseteru di lapangan dan paling kentara justru terlihat pada Pilkada 2017 lalu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), Muzakir Manaf mengatakan PNA telah memantapkan diri bergabung dalam KAB jilid II. Bahkan, petinggi PNA, yakni Samsul Bahri alias Tiyong, Ketua Harian PNA hadir dalam dua kali rapat lintas parpol yang tergabung dalam KAB jilid II itu.

Bersatunya kedua partai itu, belum tentu bisa berjalan sebagai mana pikiran di tingkat elit. “Ya pasti akan ada efeknya, tapi ini untuk kebersamaan kita dalam menjalankan roda pemerintah melalui fungsi pengawasan parlemen atau politik di DPRA. Soal di lapangan nanti kita akan duduk kembali,” kata Mualem.

KAB II bermaksud untuk mengawal semua program yang telah dicanangkan oleh Irwandi-Nova saat kampanye dulu. Itu artinya, partai-partai yang tergtabung dalam KAB II akan memposisikan diri sebagai oposisi, meskipun kita tahu sebelumnya PNA adalah pertai pendukung pemerintah.

“Ya itu kan dulu, sekarang kan sudah lain ceritanya, politik kan dinamis, beda-beda. Sekarang sudah lain lagi,” kata Mualem.

Tepat satahun yang lalu, yakni 11 Juli 2018, harian ini menurunkan berita di halaman depan berjudul Mimpi Irwandi tentang Partai Lokal. “Saya ingin membentuk koalisi dengan PA. Saya ingin partai lokal kuat,” kata Irwandi yang selain Gubernur Aceh juga sebagai pimpinan tertinggi PNA.

Dan, keinginan Irwandi yang belum sempat diwijudkan itulah (ia keburu ditangkap KPK) yang menjadi salah satu alasan kuat PNA bergabung dalam KAB II.

Di luar itu, pastilah banyak orang menduga-duga bahwa PNA kecewa dan merasa kurang mendapat perhatian oleh pemerintahan sekarang setelah Irwandi dinonaktifkan sebagai Gubernur Aceh.

Jika karena alasan pertama seperti diungkapkan Mualem dan petinggi PNA yang benar, maka kita sangat setuju pada koalisi itu. Tapi, jika karena “sakit hati”, kita tidak setuju. Sebab, yang kita mau, apapun kekuatan politik yang di DPRA haruslah memiliki spirit yang sama yakni mengawal supaya roda pembangunan Aceh berjalan baik sebagaimana direncanakan dan diidam-idamkan oleh rakyat.

Karena itulah, KAB II ini kita harap menjadi koalisi yang memiliki kesepakatan-kesepakatan bersama atau kontrak politik sebagai persyaratan berkoalisi. Jangan sampai seperti banyak koalisi di mana-mana hanya seperti kapal penuh dengan penumpang yang riuh. Ribut rebutan kekuasaan dan proyek. Akhirnya kapal oleng dan pecah!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved