Warga Kecamatan Jaya Pertanyakan Sertifikat Tanah dari Pemerintah

Pengambilan titik koordinat oleh petugas BPN Aceh Jaya yang ditugaskan oleh pihak BPN Aceh sudah dilakukan 16 September 2014

Warga Kecamatan Jaya Pertanyakan Sertifikat Tanah dari Pemerintah
Ilustrasi 

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Masyarakat dari sembilan gampong di Kecamatan Jaya, Aceh Jaya mempertanyakan sertifikat tanah dari pemerintah yang hingga kini belum diberikan kepada masyarakat setempat.

Padahal, pengambilan titik koordinat oleh petugas Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Aceh Jaya yang ditugaskan oleh pihak BPN Aceh sudah dilakukan pada 16 September 2014, dan semua berkas dan persyaratan yang diperlukan juga sudah lengkap.

Baca: Pemko Subulussalam Minta Indomaret Samping SPBU H Oyon Stop Beroperasi 

“Itu merupakan tanah negara yang mau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan. Pemberian ini dalam program pemakmue gampong perkebunan karet Kacamatan Jaya. Tahun 2014 sudah dilakukan pengambilan koordinat, tapi sampai sekarang sertifikat belum dibagi,” kata Ketua Koperasi Serba Usaha Rajawali Kecamatan Jaya, Herman atas nama masyarakat setempat, saat datang ke Kantor Harian Serambi Indonesia, beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan setelah pengambilan titik koordinat, keluar SK Bupati Aceh Jaya tentang penetapan calon petani/calon lahan program peumakmue gampong perkebunan karet, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya pada 2014.

Baca: Pendaftar Terus Bertambah, Rally Wisata Banda Aceh akan Digelar 21 Juli 2019

Lokasi lahan yang akan diberikan di Desa Lam Durian seluas dua hektare kepada masing-masing kepala keluarga (KK). “Semuanya ada 1.011 berkas dari sembilan kecamatan yang akan menerima sertifikat tanah,” sebut Herman.

Rinciannya adalah Desa Lam Durian (151 berkas), Alue Rayeuk (40 berkas), Babah Krueng (129 berkas), Cot Dulang (121berkas), Putue (47 berkas), Mareu (104 berkas), Sabet (135 berkas), Sango (125 berkas), dan Lam Asan (159 berkas).

Kemudian setelah SK Bupati Tahun 2014 terbit, kemudian terbit lagi SK Bupati Aceh Jaya pada 2015 tentang penetapan petani/lahan tahap pertama program pemakmue gampong perkebunan karet kepada 250 jiwa yang berasal dari Desa Mareu, Sabet, dan Putue.

Baca: Forkab Kecewa pada Sikap PNA

Lokasi pengukuran tanah dilakukan di tiga desa tersebut seluas tanah yang diberikan dua hektare per jiwa.

“Saat itu segala keperluan  warga dalam proses perlengkapan administrasi diurus dan dibantu oleh koperasi. Sudah kita tanyakan ke BPN kabupaten mengapa hingga saat ini sertifikatnya belum dibagi, namun disuruh tanyakan ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten,” demikian Herman. (*)

 


Penulis: Mawaddatul Husna
Editor: Mursal Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved