Pansus Harus Lapor ke Penegak Hukum

Sebanyak 10 tim panitia khusus (pansus) bentukan DPRA saat ini sedang turun ke lapangan untuk meninjau

Pansus Harus Lapor ke Penegak Hukum
HAYATUDDIN TANJUNG, Kadiv Advokasi Korupsi GeRAK Aceh 

* Terkait Temuan Pelanggaran Proyek APBA

BANDA ACEH - Sebanyak 10 tim panitia khusus (pansus) bentukan DPRA saat ini sedang turun ke lapangan untuk meninjau hasil pengerjaan proyek yang bersumber dari APBA 2018. Dari hasil tinjauan, tim pansus banyak menemukan proyek yang tak berfungsi atau tak operasional. Terkait temuan tersebut, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta kepada tim pansus untuk meneruskan semua hasil temuan ke penegak hukum.

Kadiv Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung, kepada Serambi, Kamis (11/7) menyampaikan, selama ini pansus DPRA hanya sekedar turun menghabiskan anggaran dan sebatas formalitas pengawasan semata. Padahal, setiap tahunnya dari 10 pansus DPRA selalu menyampaikan hasil temuan lapangan ke publik, tetapi tidak ada upaya hukum yang jelas.

“Semestinya temuan tersebut wajib ditindaklanjuti ke penegak hukum, sehingga adanya tindakan hukum yang jelas, bukan malah menyimpan dokumen hasil temuan itu di dalam lemari dewan,” kata Hayatuddin Tanjung.

Dia mencontohkan, seperti kasus CT Scan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA). Perkara ini merupakan hasil temuan pansus DPRA periode 2004-2009 yang diteruskan ke penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Sehingga sudah jelas terlihat siapa tersangkanya. Seharusnya, lanjut dia, anggota DPRA sekarang mengikuti cara kerja tim pansus terdahulu, sehingga publik tidak menilai dewan sekarang hanya menghabiskan anggaran secara percuma, dan rakyat tetap saja dirugikan.

“Kalau temuan pansus DPRA hanya dibiarkan saja, maka kasus menahun itu akan terus terjadi, serta tidak akan menjadi momok yang menakutkan bagi pelaksana proyek APBA,” tukas aktivis antirasuah ini.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga harus mengevaluasi setiap temuan pansus DPRA. Hal ini penting dilakukan untuk melihat rekanan pelaksana proyek APBA apakah mereka sudah berjalan sesuai dengan perencanaan atau malah menimbulkan penyimpangan. “Jika kemudian ditemukan adanya penyimpangan oleh rekanan, maka Pemerintah Aceh harus memberikan sanksi tegas, bila perlu dimasukkan dalam daftar hitam (black list),” tandas Hayatuddin.

Dalam kesempatan itu, Kadiv Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung juga meminta kepada penegak hukum baik Polda Aceh, Kejati Aceh, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proaktif dengan menindaklanjuti hasil temuan pansus DPRA yang telah disampaikan ke publik tersebut, tanpa harus menunggu adanya laporan khusus dari yang bersangkutan ataupun dari pihak lainnya.

“Tindaklanjut ini sangat penting, karena proyek APBA hampir setiap tahun menjadi temuan, maka tindakan hukum harus dilakukan oleh penegak hukum di Aceh,” harapnya.

Hayatuddin menegaskan, GeRAK Aceh akan mengawal semua hasil temuan DPRA itu sampai ke tangan penegak hukum, serta akan memantau sejumlah proyek yang menjadi temuan dewan tersebut. GeRAK, sambung dia, juga meminta publik di Aceh untuk bersama-sama mengawasi setiap pengerjaan proyek APBA di daerah masing-masing. Sehingga uang Aceh benar-benar bermanfaat untuk pembangunan dan kesejahteraan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved