Dishub: Rekanan Sudah Setor Kerugian Negara

Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Aceh, Junaidi, mengakui bahwa hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan

Dishub: Rekanan Sudah Setor Kerugian Negara
For Serambinews.com
Tim Pansus VII DPRA yang diketuai Nurzahri meninjau proyek pembangunan runway airstrip Bandara Kota Langsa 

* Terkait Proyek Pembangunan Airstrip Bandara Langsa

BANDA ACEH - Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Aceh, Junaidi, mengakui bahwa hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, diperoleh adanya kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan airstrip bandara perintis Kota Langsa yang dikerjakan oleh PT Eka Jaya Lestari (rekanan) pada tahun anggaran 2018.

“Rekomendasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan adanya kekurangan volume pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti, walaupun ada perbedaan asumsi hasil perhitungan pemeriksaan dengan backup data pelaksanaan pekerjaan,” ungkap Junaidi kepada Serambi, Jumat (12/7).

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dishub Aceh telah memerintahkan pelaksana pekerjaan untuk menyikapi temuan BPK. “Sampai saat ini, pihak pelaksana telah menyetor sebagian kerugian negara ke kas daerah,” imbuhnya.

Dengan pengakuan adanya penyetoran kerugian negara mengindikasikan bahwa proyek tersebut bermasalah, sebagaimana hasil temuan Pansus VII DPRA. Ketua Tim Pansus DPRA, Nurzahri mengatakan, bandara perintis Kota Langsa tidak bisa digunakan meskipun sudah dibangun dengan anggaran mencapai Rp 9,3 miliar pada tahun anggaran 2018.

Tim Pansus VII DPRA menemukan pembangunan runway (landasan pacu) airstrip bandara tersebut tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak. “Hasil pengecekan di lapangan oleh Pansus VII menemukan ternyata landasan pacu tersebut tidak dapat digunakan untuk pendaratan pesawat udara karena tidak memenuhi aspek keselamatan penerbangan,” kata Nurzahri.

Dari pengamatan lapangan, lanjut Nurzahri, kondisi airstrip tersebut bergelombang dan banyak terdapat genangan air yang pasti akan membuat slip roda pesawat apabila mendarat di sana. “Sehingga Pansus VII berkesimpulan negara telah dirugikan sebesar Rp 9,3 miliar lebih karena proyek tersebut tidak dapat difungsikan,” tegas anggota DPRA dari Partai Aceh ini.

Kadis Perhubungan Aceh Junaidi mengungkapkan, temuan pansus tersebut sangat berguna untuk evaluasi penentuan langkah-langkah penanganan berikutnya di airstrip bandara Kota Langsa. Kesiapan infrastruktur menjadi faktor utama untuk memperoleh kelayakan operasional melalui uji coba pemanfaatan.

“Penyiapan infrastruktur transportasi terintegrasi di kawasan industri Kota Langsa diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi pada PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) Aceh. Integrasi pelabuhan Kuala Langsa dan airstrip ini juga akan dikembangkan sebagai pusat distribusi logistik untuk mitigasi bencana. Bentuk dukungan ini tertuang dalam grand design terkait penyiapan kebutuhan lahan untuk kepentingan logistik kebencanaan,” jelasnya.

Junaidi mengungkapkan pengembangan Kota Langsa tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033. Langsa merupakan salah satu pusat kegiatan skunder yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kabupaten/kota.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved