Dishub: Rekanan Sudah Setor Kerugian Negara

Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Aceh, Junaidi, mengakui bahwa hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan

Dishub: Rekanan Sudah Setor Kerugian Negara
For Serambinews.com
Tim Pansus VII DPRA yang diketuai Nurzahri meninjau proyek pembangunan runway airstrip Bandara Kota Langsa 

Untuk mendukung fungsinya berdasarkan tata ruang, maka pada kawasan ini perlu dipersiapkan transportasi yang terintegrasi yakni transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Karenanya, pembangunan airstrip ini dilakukan sesuai amanat qanun tersebut.

Junaidi menambahkan, pembangunan airstrip tersebut membutuhkan beberapa tahapan dari pelaksanaan hingga operasional. Saat ini, lanjut dia, Dishub Aceh baru membangun fasilitas landasan pacu berdasarkan usulan Pemerintah Kota Langsa. Untuk kesempurnaan masih dibutuhkan fasilitas pendukung lainnya seperti fasilitas sisi darat, pagar pengaman, dan fasilitas keselamatan.

“Mengenai operasional airstrip masih memerlukan uji coba kelayakan teknis. Uji coba tersebut perlu melibatkan pihak-pihak yang berkompeten untuk memperoleh sertifikasi kelayakan. Pengujian akan dilakukan setelah memenuhi persyaratan minimal fasilitas landasan pacu airstrip sudah terpenuhi,” pungkasnya.

Terkait banyaknya temuan pansus DPRA terhadap proyek yang bersumber dari APBA 2018, Koordinator LSM Masyarakat Trasparansi Aceh (MaTA) Alfian mendorong penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, agar tidak pasif dengan menunggu laporan dari tim pansus. Tapi harus aktif dalam menindaklanjut informasi ini.

“Kejati salah satu mitra kerja Komisi I DPRA sudah selayaknya untuk melakukan koordinasi terhadap hasil pansus DPRA yang sedang berlangsung. Dalam catatan MaTA, posisi aparat penegak hukum selama ini pasif dalam merespons hasil yang di temukan di lapangan,” kata Alfian.

Karenanya, Alfian berharap aparat penegak hukum berperan aktif dalam mengusut hasil laporan pansus DPRA tersebut. MaTA juga sudah mendapatkan informasi dimana hasil temuan pansus di lapangan cukup kuat pada kecurangan dan MaTA berkomitmen akan mengawal dugaan penyimpangan itu sampai mendapat kepastian hukum terhadap pelaku tersebut.

“Temuan pansus hasilnya nanti di harapkan kepada Kejati untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga rasa keadilan masyarakat sebagai penerima manfaat atas pembangunan dapat terwujud secara merata,” ujar dia.

Alfian meminta Kejati Aceh konsisten dan tidak memilih kasus dalam menindak. “Jangan pertama lidik terus akhirnya umumkan SP3 dan publik patut mencurigai. Publik berharap jangan sampai terjadi barter kasus dan ini jelas pelanggaran berat dan rakyat Aceh sudah sangat cerdas menilai dan memahami pola yang terjadi selama ini,” ungkapnya.

Terakhir, Alfian juga berharap kepada DPRA untuk komitmen terhadap temuan hasil pansus sehingga pansus menjadi alat untuk membantu penyidik dalam mengungkapkan kecurangan. “Keberanian untuk membongkor kecurangan menjadi wujud DPRA dalam menjaga pembangunan Aceh yang bermartabat,” pungkas Alfian.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved