Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh H Makmur Budiman mengatakan bahwa kebijakan penurunan harga tiket pesawat maskapai Citilink dan Lion Air akan berpengaruh pada sektor pariwisata di setiap provinsi.

Sayangnya, kebijakan penurunan harga tiket pesawat tidak termasuk untuk rute Aceh. “Dengan masih mahalnya harga tiket pesawat, maka akan banyak wisatawan dari luar Aceh yang tidak datang lagi ke Aceh karena tiket mahal,” katanya kepada Serambi, Sabtu (12/7/2019).

Sebelumnya, dua maskapai  penerbangan berbiaya murah atau low cost carrier (LCC) di Indonesia yaitu Citilink dan Lion Air baru saja membuat kebijakan penurunan harga tiket pesawat hingga 50 persen dari tarif batas atas (TBA), tapi tidak termasuk untuk penerbangan ke Aceh.

Menurut Makmur, kebijakan itu akan mempengaruhi pariwisata yang juga berdampak pada sektor perhotelan, transportasi, termasuk kuliner. “Harusnya BUMN orientasinya bukan provit, tapi lebih kepada orientasi pemerataan. Jadi harus dikoreksi kembali kebijakan itu,” ujarnya.

Baca: Harapan Baru untuk Kadin Aceh

Baca: Paket Tiket Murah Mengecewakan Aceh

Baca: Tiket Pesawat dari Aceh Tetap Mahal

Dia menambahkan, Aceh yang termasuk daerah termiskin di Pulau Sumatra seharusnya pemerintah memberi subsidi berupa penurunan harga tiket pesawat. Karena geliat ekonomi masyarakat saat ini bertumpu pada bidang pariwisata.

“Masalah ini harus ditinjau lagi. Bila perlu harus dibicarakan lagi dengan Pak Presiden atau meteri. Karena akibatnya cukup luas, sebab pariwisata menjadi leading sector di Aceh. Kalau tiket pesawat mahal maka semua objek wisata tidak berkembang karena tidak ada turis yang datang,” ungkap dia.

Pengusaha kawakan tersebut mengaku tidak mengetahui persis alasan perusahaan kedua maskapai itu untuk tidak memasukan Aceh dalam daftar penerbangan murah. Di sisi lain dia mengakui penumpang yang menggunakan jasa penerbangan dari Aceh tidak sebanyak daerah lain.

“Mungkin karena penumpangnya tidak sepadat daerah lain. Aturan itu harus direview lagi. Kalau perlu saya selaku Ketua Kadin Aceh akan menyurati pemerintah pusat termasuk kepada kedua maskapai tersebut,” demikian Makmur. (*)