Mualem: KAB bukan Untuk Hadang Nova

Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan

Mualem: KAB bukan Untuk Hadang Nova
DOK SERAMBINEWS.COM
Muzakir Manaf 

BANDA ACEH - Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan, Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II di DPRA yang digagas partainya, bukan untuk menghadang Nova Iriansyah yang kini menjabat sebagai pucuk pimpinan Pemerintah Aceh.

“Nggak lah, kita nggak ada niat jahat. KAB ini dibentuk justru untuk kerja sama, malah kita ingin mendukung kebijakan pemerintah saat ini. Jangan salah tafsir, tapi jika memang ditafsir seperti itu ya sudah,” kata Mualem.

Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi Serambi, Jumat (12/7), terkait berita di media ini sebelumnya yang berjudul: PDA Tolak ‘Hadang’ Nova.

Seperti diketahui, dari empat partai lokal (parlok) di Aceh, hanya Partai Daerah Aceh (PDA) yang tidak bergabung dalam KAB jilid II di DPRA. Wakil Sekjen PDA, Tgk Marsyuddin Ishak SHI beralasan, jika koalisi itu hanya untuk ‘menghadang’ Pemerintahan Irwandi-Nova yang saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Mualem menilai, pernyataan yang diutarakan PDA tidak mendasar dan salah menafsirkan kehadiran KAB di parlemen. “Jika memang PDA tidak mau bergabung dengan KAB, itu haknya mereka. Yang jelas kita tidak ada niat untuk itu, itu kabar burung, terserahlah. PDA kalau memang tidak mau gabung, ya sudah tidak kita paksa,” tambah Mualem lagi.

Tujuan dibentukanya KAB ini, jelas Mualem, untuk membantu pemerintah dari sisi bargaining politik di DPRA. Menurut mantan Panglima GAM ini, kekuatan politik parlemen juga sangat dibutuhkan untuk mengawal semua kekhususan Aceh, terutama butir-butir MoU Helsinki yang tertuang dalam UUPA yang belum sepenuhnya terealisasi.

“Kita ingin membangun Aceh bersama-sama, kok dibilang kita ingin hadang-hadangan. Tidak ada niat kami untuk itu, yang jelas kita nggak pernah mengeluarkan kata-kata begitu, kita malah komitmen untuk membangun Aceh bersama-sama,” pungkasnya.

Ditanya Serambi, apakah koalisi KAB jilid II ini bertujuan untuk meninggalkan Partai Demokrat sendiri di eksekutif pascatertangkapnya Irwandi oleh KPK? Mualem juga membantah hal itu. Bahkan, pihaknya mengaku sama sekali tidak terpikir untuk mengisi posisi wakil gubernur, jika kasus Irwandi sudah berkekuatan hukum nantinya. “Demokrat awalnya ada ajak koalisi juga, tapi ujung-ujungnya tidak jadi, saya juga nggak tahu kenapa,” ungkap Mualem.

Seperti diketahui, dari 15 partai peraih kursi di DPRA, sebanyak tujuh partai sudah menyatakan diri bergabung dalam KAB jilid II, mereka adalah PA (18 kursi), PNA, (6 kursi), Partai SIRA (1 kursi), Gerindra (8 kursi), PAN (6 kursi), PKS (6 kursi), dan PKPI (1 kursi). Sementara delapan partai lainnya berada di luar koalisi, yaitu Partai Demokrat (10 kursi), Golkar (9 kursi), PPP (6 kursi), PKB (3 kursi), PDA (3 kursi), PKB (3 kursi), NasDem (2 kursi), Hanura (1 kursi), dan PDIP (1 kursi).

“Kita terbuka, bagi partai yang mau menyusul bergabung dengan KAB silakan, kita buka pintu selebar-lebarnya termasuk partai-partai yang dulu bergabung dalam KAB. Ada beberapa partai yang dulu juga di KAB, sekarang terserah mereka, mau bergabung silakan, tidak juga tidak apa-apa,” pungkas Mualem.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved