PKS Milik PDKS Terbengkalai

Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Simeulue yang turun ke lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit

PKS Milik PDKS Terbengkalai
SERAMBINEWS.COM/FOR SERAMBINEWS.COM
Pimpinan dan anggota DPRK Simeulue meninjau lokasi pabrik kelapa sawit milik daerah di Kecamatan Teupah Selatan, Selasa (9/7/2019). 

* Rusak Sebelum Rampung * Sedot Anggaran Rp 48,8 M

SINABANG - Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Simeulue yang turun ke lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di lokasi Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), kawasan Teupah Selatan, Selasa (9/7) lalu, menemukan pembangunan pabrik itu tidak tuntas sehingga bangunan yang sudah ada menjadi terbengkalai.

Ironisnya, banyak komponen mesin pabrik sudah hilang atau juga belum terpasang. Padahal pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut sudah dimulai sejak tahun 2010 lalu dan menyedot anggaran daerah hingga mencapai Rp 48,8 miliar.

Dua anggota DPRK Simeulue, Ferdinan dan Ihya Ulumuddin yang ditanyai Serambi, Jumat (12/7), mengatakan, pabrik kelapa sawit itu sudah tidak layak pakai lagi karena tingkat kerusakannya sudah cukup parah. Padahal, pabrik itu masih belum rampung dikerjakan pihak rekanan, namun sudah duluan hancur.

“Statusnya pabrik kepala sawit itu milik PDKS, tapi anggaran pembangunannya dari daerah. (Kondisi) sangat tidak layak, perlu ada tindakan hukum,” tukas Ihya Ulumuddin yang mengaku turut turun ke lokasi pabrik bersama tim Pansus DPRK.

Ia menyebutkan, anggaran pembangunan pabrik kelapa sawit itu mencapai Rp 48,8 miliar sudah termasuk pajak dengan rekanan pelaksananya adalah PT Amarta Karya. Walau pembangunannya sudah sembilan tahun lebih, tapi sampai saat ini progresnya belum mencapai seratus persen. “Anggaran pembangunan yang sudah dihabiskan hingga saat ini sudah mencapai Rp 40 miliar lebih,” sebutnya.

Secara terpisah, mantan direktur PDKS, Ir Yazid yang dikonfirmasi Serambi, kemarin, menjelaskan, bahwa hingga batas akhir ia menjabat sebagai direktur pada medio Juli 2018, kondisi pabrik kelapa sawit itu masih cukup terjaga. Yazid mengklaim, saat dia menjabat, tidak ada barang maupun peralatan mesin pabrik yang hilang atau berserakan seperti temuan tim pansus dewan.

“Jadi begini. Saya pernah mengajukan mundur dari Direktur PDKS pada Oktober 2017, namun tidak disetujui oleh bupati. Untuk SK saya sebagai direktur berakhir 16 Juli 2018. Hingga berakhir jabatan saya, progres (pembangunan pabrik kelapa sawit) sekitar 82 persen,” terangnya menjawab Serambi melalui sambungan telepon.

Ia memaparkan, saat masih menjabat direktur sudah menempatkan petugas khusus untuk menjaga lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut. “Namun setelah jabatan saya berakhir, tidak tahu lagi kondisinya karena bukan lagi tanggung jawab saya,” tandas Ir Yazid.

Ditanya siapa penggantinya sebagai direktur PDKS, Yazid mengaku tidak tahu lantaran penunjukan direktur perusahaan milik daerah itu harus melalui seleksi dan persetujuan DPRK Simeulue. “Sebelum berakhir jabatan, ada saya usulkan untuk diperpanjang menjadi pelaksana tugas (Plt) saja. Tujuan saya agar masih bisa mengontrol PDKS, tapi tidak ada respon,” tandasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Simeulue, Iptu Muhammad Khalil yang dikonfirmasi Serambi, kemarin, menerangkan, bahwa pihaknya sudah mengetahui terkait persoalan pembangunan pabrik kelapa sawit di lokasi PDKS tersebut. Namun demikian, ucap Kasatreskrim, pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue atau pun pihak lainnya untuk melaporkan kasus itu ke pihak berwajib.

“Laporan itu sebagai bahan dasar penyidik untuk melakukan penyelidikan proyel pembangunan pabrik kelapa sawit yang diduga sarat masalah,” Iptu Muhammad Khalil.(sm)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved