Tak Bawa Pengacara, Penyidik Batal Periksa Mantan Walkot Sabang

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh batal memeriksa mantan wali kota Sabang, Zulkifli Adam sebagai tersangka. Sejatinya pemeriksaan itu..

Tak Bawa Pengacara, Penyidik Batal Periksa Mantan Walkot Sabang
Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan bersama Wali Kota Sabang, Zulkifli Adam meninjau ruang kemudi Kapal KM Express Bahari 2F tujuan Ulee Lheu-Balohan PP usai diresmikan di Pelabuhan Ulee lheu, Banda Aceh, Minggu (8/5/2014) 

 
Tak Bawa Pengacara, Penyidik Batal Periksa Mantan Walkot Sabang

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh batal memeriksa mantan wali kota Sabang, Zulkifli Adam sebagai tersangka. Sejatinya pemeriksaan itu berlangsung pada Kamis (11/7/2019), tapi terpaksa ditunda sampai pekan depan.

Zulkifli diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan rumah dinas guru  di Lingkungan Cot Damar, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya dan Lingkungan Blang Tunong, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Sabang.

Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal Hadi SH MH kepada Serambi menjelaskan, pembatalan pemeriksaan tersebut karena tersangka belum memiliki pengacara.

“Tersangka hadir, tapi yang bersangkutan tidak membawa pengacara makanya tidak jadi kita periksa. Dia minta waktu untuk dijadwalkan ulang pemeriksaan, kita beri waktu satu minggu,” kata Munawal.

Munawal mengatakan, saat ini tersangka sedang mencari pengacara yang akan mendampinginya dalam proses hukum nanti. Pemanggilan kemarin merupakan yang pertama dilakukan penyidik setelah Zulkifli ditetapkan tersangka pada Selasa 9 Oktober 2018.

Sejak Zulkifli menjadi tersangka belum terlihat adanya kemajuan dalam penangganan kasus tersebut. Bahkan penyidik belum memiliki hasil audit kerugian negara dan masih menunggu perhitungan yang dilakukan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh.

Namun hasil estimasi internal penyidik kerugian negara dalam perkara pengadaan lahan untuk pembangunan rumah dinas guru  di dua lokasi itu itu mencapai Rp 500 juta dari pagu Rp 1.724.290.000 yang bersumber dari APBK Sabang tahun 2012.

Untuk diketahui, dalam kasus ini Zulkifli tidak sendiri. Sebelumnya, penyidik juga menetapkan Drs M selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Sabang saat itu.

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved