Darwati: Pelaku Harus Dihukum Berlapis

Tokoh perempuan Aceh, Darwati A Gani, yang juga fokus terhadap isu perlindungan anak dan perempuan

Darwati: Pelaku Harus Dihukum Berlapis
SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
Darwati A Gani 

BANDA ACEH - Tokoh perempuan Aceh, Darwati A Gani, yang juga fokus terhadap isu perlindungan anak dan perempuan di Aceh angkat bicara terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum pimpinan pesantren dan seorang guru ngaji di Lhokseumawe. Istri Irwandi Yusuf ini meminta polisi menjerat kedua pelaku dengan hukuman berlapis.

“Dari hari ke hari, kasus kekerasan seksual terhadap anak makin tinggi. Kini, kita dikejutkan lagi dengan kasus di Lhokseumawe. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum agar menjatuhi hukuman berlapis kepada pelaku,” tulis Darwati A Gani, dalam postingannya di akun Instagram @darwati_agani, Sabtu (13/7).

Selanjutnya, kepada Serambi, kemarin, Darwati mengatakan, pelaku kasus yang sangat memalukan itu tidak cukup diancam dengan hukuman sesuai syaraiat Islam yaitu dicambuk 90 kali di depan umum. Namun, sambung Darwati, pelaku juga harus diancam dengan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2014 yaitu pidana penjara minimal lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp 5 miliar. “Tujuannya, agar ada efek jera kepada pelaku. Sehingga kita berharap ke depan tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban selanjutnya,” kata Darwati.

Ia juga meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A) untuk melakukan koordinasi dan advokasi dengan pihak terkait agar proses hukum kasus tersebut berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan. “Kita semua tentu berharap hukuman terberat bagi pelaku, tapi tetap harus sesuai dengan aturan yang ada,” timpalnya.

Darwati juga mengaku, dirinya sudah berkoordinasi dengan DP3A untuk memastikan mereka selalu memantau perkembangan kasus tersebut. “Insya Allah kami juga akan ke Lhokseumawe untuk mengadvokasi korban dan bertemu dengan orang tua mereka. Tentu, kita juga harus memberi dukungan kepada korban dan keluarganya,” pungkas Darwati A Gani yang juga caleg terpilih DPRA terpilih dari PNA pada Pemilu 2019.

Secara terpisah, Rabithah Taliban Aceh (RTA) mengecam perilaku oknum pimpinan pesantren yang melakukan praktik asusila dalam lingkungan lembaga pendidikan Islam di Lhoksemawe. RTA juga meminta pelaku yang sudah mencoreng nama baik dayah tersebut dihukum sesuai undang-undang yang berlaku, tanpa pandang bulu. “Perilaku oknum itu tak bisa ditolerir karena sudah merusak citra pendidikan Islam di Aceh serta menyebabkan trauma bagi anak didik untuk belajar di pesantren,” kata Sekjen Rabithah Taliban Aceh, Tgk Irfan Siddiq, kepada Serambi, kemarin.

Ia juga meminta pelaku dijerat dengan UU Perlindungan Anak. Sebab, menurut Irfan, kasus pelecehan seksual terhadap anak termasuk pelanggaran berat dalam hukum, baik hukum agama maupun hukum Negara Indonesia. Apalagi, Aceh belum ada qanun yang terkait dengan pelecehan seksual. “Jika melihat efek yang ditimbulkan, polisi jangan menjerat pelaku dengan Qanun Jinayat. Selain itu, ke depan DPRA perlu menggodok qanun tentang pelecehan seksual,” ungkapnya.

Menurut Irfan, kasus pelecehan seksual di lingkungan pesantren/dayah bukanlah yang pertama kali terjadi. Jadi, sambungnya, jika tidak diambil tindakan tegas maka kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan pendidikan dayah di Aceh. “Menurut data yang ada pada kami, ini bukan kasus pertama yang melibatkan oknum di dayah. Tapi, ini adalah kasus keempat sejak pertengahan 2017 hingga Juli 2019. Karena itu, tidak ada alasan pelaku tidak ditindak tegas,” tutur Tgk Irfan.

Ditambahkan, pihaknya siap mendampingi santri yang menjadi korban dan akan melakukan pendampingan intensif guna memulihkan psikologis mereka. Menurutnya, kasus ini harus menjadi pelajaran bagi siapapun. Sebab, kemungkaran terjadi tidak mengenal tempat, waktu, dan pelakunya. Karena itu, sambung Irfan, RTA siap menerima laporan dari santri atau orang tua santri jika tak berani melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. “Ini harus menjadi pelajaran dan cambuk bagi kita. Jangan karena dilakukan oleh oknum tertentu bisa merusak citra lembaga pendidikan khususnya dayah secara keseluruhan,” pungkas Tgk Irfan.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved