Ghazali Apresiasi Sikap PDA

* Menolak Gabung Koalisi KAB II

JAKARTA - Senator Aceh, Ghazali Abbas Adan, mengapresiasi sikap Partai Daerah Aceh (PDA) yang menolak bergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) Jilid II yang digagas Partai Aceh (PA). PDA memilih tak bergabung jika koalisi tersebut dibentuk hanya untuk ‘menghadang’ Pemerintahan Irwandi-Nova yang saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

“Saya sependapat dengan sikap PDA itu, tidak mau ikut kalau KAB untuk menghadang Nova Iriansyah,” tukas Ghazali Abbas Adan kepada Serambi, Jumat (12/7) malam.

Namun dia berharap, KAB Jilid II tidak dirancang untuk menghadang program Aceh Hebat Pemerintahan Irwandi-Nova yang saat ini dijalankan Plt Gubernur Nova Iriansyah.

“Mudah-mudahan, KAB II lahir bukan untuk maksud demikian, karena memang tidak masuk akal sehat, ada pihak-pihak di Aceh yang pasang ancang-ancang menghadang program Aceh Hebat yang sudah berusaha menunjukkan kinerja profesional berdasarkan pola pengelolaan pemerintahan dengan e-planning, e-budgeting dan e-reporting demi mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Aceh,” ujar Ghazali Abbas.

Ia juga menegaskan, dirinya tidak ada urusan siapa yang menggagas KAB II dan siapa pula komandannya. “Tetapi apabila si penggagas dan anggata KAB II konsisten dengan Aceh sebagai Nanggroe yang legal formal berlaku syariat Islam yang juga bagian dari NKRI dengan dasar konstitusi yang sudah jelas, maka koalisi apapun namanya di Aceh harus berpedoman kepada Syariat Islam dan konstitusi Negara Republik Indonesia,” pungkas Ghazali.

Terhadap kemungkinan anggota DPRA belum puas dengan hasil kerja eksekutif di Aceh, Ghazali menyatakan, adalah tugas wakil-wakil di DPRA bersikap kritisi dan meluruskan yang belum pas, dan dalam waktu yang bersamaan tunjukkan konsep yang pas, bukan dengan perilaku hadang menghadang.

“Ini sesuai doktrin yang terkandung dalam ayat Quran Surat Al Maidah ayat 2, yang artinya, Dan tolong menolong (berkoalisi) lah kamu sekalian dalam perbuatan (program) kebaikan dan ketakwaan (amar ma’ruf nahi mungkar) dan janganlah kamu tolong menolong (berkoalisi) dalam perbuatan dosa (tercela) dan permusuhan,” ujar senator Aceh tersebut mengutip Surat Al-Maidah, ayat 2.

Menurut Ghazali Abbas Adan, apabila saat ini ada yang sudah mulai kencang syahwat ingin berkuasa, disarankan untuk ditunda sampai tahun 2022. “Ini adalah sikap santun, dewasa, cerdas dan bermartabat. Sebagai negarawan dan insan demokrat, taatilah agenda politik kontestasi lima tahunan yang sudah menjadi agenda tetap di negara demokrasi Indonesia ini. Janganlah memendam mental dan karakter ku‘eh,” demikian Ghazali Abbas Adan.

Sikap politik yang ditunjukkan oleh partai lokal (parlok) di Aceh (PA, PNA, dan Partai SIRA) yang bergabung dalam satu koalisi di DPRA merupakan sebuah kemajuan yang besar. Menurut Ketua BEM UIN Ar-Raniry, Rizki Ardial, ini sangat dibutuhkan di tengah kondisi perpolitikan Aceh saat ini.

Mewakili mahasiswa, Presma UIN Ar-Raniry ini mengapresiasi sikap ketiga parlok tersebut. Dia juga mengharapkan, satu lagi parlok yakni Partai Daerah Aceh (PDA) juga segera merapatkan barisan dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II yang digagas oleh Muzakir Manaf alias Mualem tersebut.

“Sudah saatnya partai politik lokal di Aceh bersatu untuk memikirkan apa yang pernah dicita-citakan dulu sebelum lahirnya partai lokal. Sejauh ini, kami mahasiswa cukup mengapresiasi sikap parlok ini,” kata Rizki Ardial, kemarin.

Menurutnya, sangat banyak persoalan di Aceh yang belum selesai, dengan adanya konsensus politik antarpartai lokal, diharapkan dapat melahirkan sebuah terobosan baru dalam perpolitikan di Aceh. “Kita sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh partai lokal yang sudah memiliki kesepahaman di DPRA periode 2019-2024 ini,” katanya.

Rizki menambahkan, banyak sekali PR yang belum tuntas akibat konflik kepentingan yang terjadi di antara elite-elite parpol di Aceh, sehingga pembangunan Aceh ke arah lebih baik selalu memiliki hambatan. “Seperti terkait butir MoU Helsinki yang sampai hari ini belum ada kejelasannya. Jangankan menambah kebijakan baru di luar butir-butir MoU Helsinki, kebijakan yang telah ada pun belum sanggup diimplementasikan secara maksimal,” ujarnya.

Dia berharap, semoga koalisi yang dibentuk ini dapat mempertegas posisi Aceh di mata Pemerintah Pusat dalam menunaikan janji-janji politiknya kepada masyarakat Aceh. Sehingga Aceh hebat akan segera tercapai.

Menurut Rizki, penyelarasan pemahaman yang dilakukan oleh partai lokal merupakan langkah yang tepat di tengah meredupnya elektabilitas parlok. “Oleh karena itu, kita sangat mengharapkan kehadiran koalisi ini dapat menjadi sebuah titik terang dan penyatuan visi terhadap masa depan perpolitikan Aceh dalam menarik simpati masyarakat Aceh, sehingga eksistensi parlok tetap terjaga di tengah masyarakat,” tandasnya.(fik/dan)