Selamat Hari Pajak 14 Juli

HARI Pajak telah ditetapkan secara resmi sebagai momentum penting dalam sejarah perjalanan organisasi

Selamat Hari Pajak 14 Juli
Dok Pajak
Selamat Hari Pajak 14 Juli 

HARI Pajak telah ditetapkan secara resmi sebagai momentum penting dalam sejarah perjalanan organisasi perpajakan di Indonesia pada masa awal pasca proklamasi kemerdekaan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017.

Lampiran KEP-313 tahun 2017 tersebut menjelaskan sejarah dan latar belakang penetapan Hari Pajak. Pada bulan September 2017, Arsip Nasional Republik Indonesia akhirnya membuka secara terbatas dokumentasi dokumen otentik BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) koleksi A.K. Pringgodigdo yang dirampas Belanda (Sekutu) ketika masuk Yogyakarta dan menangkap Bung Karno pada tahun 1946.

Penelusuran dokumen Pringgodigdo yang baru dibuka menunjukkan bahwa sejarah pajak dan negara ternyata berkaitan dengan proses pembentukan negara, yaitu masa-masa idang BPUPKI. Kata ‘pajak’ pertama kali disebut oleh Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat dalam suatu sidang panitia kecil dengan tema ‘keuangan’ dalam masa reses BPUPKI. Kata pajak muncul dalam ‘rancangan UUD Kedua’ yang disampaikan pada 14 Juli 1945 pada Bab VII HAL KEUANGAN - PASAL 23 di mana pada butir kedua menyebutkan: “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang” (lampiran arsip Rancangan UUD 1945 dengan coretan perbaikan). Sejak 14 Juli 1945, istilah pajak terus masuk dalam UUD 1945.

Bahkan pajak mendapatkan pembahasan khusus pada rapat selanjutnya yang merinci pajak sebagai sumbersumber penerimaan utama negara dan menjadi isu utama sidang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melaksanakan reformasi perpajakan untuk mewujudkan institusi yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Reformasi perpajakan telah dimulai sejak tahun 1983, yaitu dengan adanya reformasi undang-undang perpajakan yang mengubah sistem official assessment menjadi self assessment.

Reformasi Perpajakan Jilid I berada pada periode tahun 2002 s.d. 2008 dengan fokus pada modernisasi administrasi perpajakan dan amandemen Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya, Reformasi Perpajakan Jilid II berada di rentang tahun 2009 s.d. 2014 dengan peningkatan internal kontrol sebagai isu utama. Undang- Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2016.

Saat ini, DJP berada pada Reformasi Perpajakan Jilid III yang telah dimulai pada tahun 2017 s.d. 2024. Reformasi tahap ini mengusung tema besar konsolidasi, akselerasi, dan kontinuitas reformasi perpajakan dengan fokus pada lima pilar, yaitu: Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Basis Data, Proses Bisnis, serta Regulasi Perpajakan. Selamat Hari Pajak, Bersama KitaDukung Reformasi Perpajakan!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved