Opini

Politik Lingkaran Kekuasaan

Perkembangan dunia politik semakin dinamis serta berkembang sesuai dengan tuntutan kondisi empirik dan kepentingannya

Politik Lingkaran Kekuasaan
IST
Taufiq Abdul Rahim, Ketua LP4M Unmuha dan Pengajar FISIP Unsyiah

Taufiq Abdul Rahim
Ketua LP4M Unmuha dan Pengajar FISIP Unsyiah

Perkembangan dunia politik semakin dinamis serta berkembang sesuai dengan tuntutan kondisi empirik dan kepentingannya. Dalam koneks politik kekuasaan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji serta dianalisis. Ini dilakukan dalam berbagai perspektif serta fenomena yang mendukung kekuasaan tersebut, juga kelompok kepentingan yang ikut melingkari kekuasaan tersebut yang ikut menikmati kekuasaan dengan segala fasilitas yang dimiliki.

Demikian juga berbagai usaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, partai, dan masyarakat pendukung yang terlibat pada saat memperebutkan, berkompetisi serta bersaing memperoleh kekuasaan tersebut, meskipun ada juga pihak, pribadi, kelompok dan golongan yang kemudian akan ditinggalkan untuk terus ikut serta menikmati kekuasaan tersebut karena faktor kepentingan politik yang berubah serta bergeser dan atau tidak sesuai lagi.

Merujuk kepada pemahaman kekuasaan Leon Trotsky (1879-194) dalam Andrew Heywod (2014) bahwa, fenomena kekuasaan birokrasi dan sejauh mana para politisi tunduk kepadanya dalam cara yang berbeda-beda, ini sejalan dengan pemikiran Max Weber, Rober Michael dan James Burhnham. Dimana dapat dipahami juga dengan citra konstitusional para pemimpin politik sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang berprinsip sebagai pelayan masyarakat yang loyal dan sportif, eksekutif dan para birokrat secara luas digambarkan sebagai figur yang berkuasa dan berpengaruh secara kolektif.

Pandangan kekuasaan Machiavelli (1989), usaha memperkuat kekuasaan demi menjaga keamanan dan kestabilan, pemerintah tidak perlu mementingkan nilai moral dan etika. Dalam hal ini sebagai contoh seorang penguasa pada saat berkuasa tidak perlu menunaikan janji-janji politiknya yang pernah disampaikan kepada rakyat, tidak perlu berlaku adil kepada rakyat dalam pemerintahannya dan juga tidak perlu menghormati hubungan kekeluargaan dan persahabatan.

Dalam prakteknya, selanjutnya juga pemerintah boleh bersikap tidak jujur, tidak mematuhi undang-undang dan lain sebagainya yang bertentangan dengan nilai-nilai kemurnian dalam kehidupan masyarakat. Sebagai gambaran ungkapan falsafah yang cukup poluler di tengah masyarakat yaitu, “tujuan menghalalkan segala cara” demi merealisasikan keamanan dan kestabilan, menempuh cara yang bertentang dengan nilai moral dan etika ini dibenarkan serta dilaksanakan.

Sehingga sejalan dengan pemikiran Machiavelli ialah, politik dan moral itu adalah dua hal yang terpisah, bahwa ini berdasarkan asumsi penguasa perlu mempertahankan kekuasaannya dengan menetapkan alasan kestabilan negara sebagai ancaman, tidak perduli dengan pandangan rakyat luas yang berbeda baik atau buruk secara etika dan moral.

Padangan kekuasaan pemimpin yang berbeda dari Al-Ghazali (1962 dan 1964), yaitu lebih mementingkan pengesahan undang-undang dan moral dalam pandangan politiknya. Dimana menurut Al-Ghazali yang menjadi syarat penting seorang pemimpin politik itu berakhlak dan mematuhi undang-undang. Oleh karena itu secara tegas bahwa perilaku pemimpin wajib berlaku adil kepada rakyatnya jika ingin tetap mendapatkan dukungan dari rakyat.

Ini juga sejalan dengan pemikiran Thomas Hobbes (Montgomery, 1953) bahwa rakyat ikut serta dalam kontrak sosial untuk melindungi diri mereka dari pada penganiayaan dan penzaliman akibat dari keganasan serta kebuasan antarmereka, juga sifat dasar manusia adalah kasar dan ganas. Karena itu undang-undang dibentuk dan dibuat dimana setiap rakyat harus patuh kepada undang-undang tersebut.

Dengan demikian juga ada pemimpin politik sebagai pelaksana undang-undang tersebut, tidak tertakluk kepada peraturan dalam kontrak sosial tersebut. Sehingga di antara pemimpin juga dapat ditolak oleh rakyat, karena akhlak dan moral ini lebih kepada peraturan berdasarkan agama, sehingga seringkali dalam praktek politik pemimpin yang berkuasa mengabaikan nilai moral, etika dan akhlak.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved