Kontras dan Ombudsman: Hukum Berat Pelaku Pelecehan Seksual

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, Hendra Saputra

Kontras dan Ombudsman: Hukum Berat Pelaku Pelecehan Seksual
FOR SERAMBINEWS.COM
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr H Taqwaddin SH SE MS 

BANDA ACEH - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, Hendra Saputra maupun Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin SH MS sama-sama mendorong agar pihak Polres Lhokseumawe menghukum berat AI, pimpinan Pesantren An (singkatan) dan seorang guru mengaji di pesantren itu yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap para santrinya yang berusia 13-14 tahun.

Hendra bahkan menyatakan tersangka pelecehan seksual di pesantren ini tak perlu dijerat dengan hukum jinayah. Tapi harus dijerat dengan hukum nasional, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hal itu disampaikan Hendra Saputra saat menjadi narasumber Talkshow Cakrawala di Serambi FM, Senin (15/7) pagi. Talkshow itu membedah Salam (Editorial) Serambi Indonesia yang berjudul “Penangguhan Tersangka Seharusnya Ditolak” yang menghadirkan narasumber internal, Manajer Produksi Harian Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika dan dipandu oleh Tia Andalusia.

Hendra menjelaskan, ada beberapa alasan yang membuat pihaknya menginginkan pelaku dijerat dengan UU Perlindungan Anak. Terutama karena, di dalam Qanun Jinayah tidak mengatur soal pemulihan (recovery) korban. Sedangkan UU Perlindungan Anak mengatur tentang pemulihan korban.

Ia ingatkan bahwa dalam kasus pelecehan seksual yang harus diprioritaskan selain menghukum pelaku, juga menyembuhkan korban dari trauma. Nah, traumatis korban sulit pulih bahkan jadi terganggu jika tersangka yang baru ditahan tiba-tiba diberi penangguhan penahanan dan bertemu kembali dengan korbannya.

Atas dasar pertimbangan itu pula Hendra tidak setuju jika Kapolres Lhokseumawe memberi penangguhanan kepada kedua tersangka sebagaimana sedang diperjuangkan oleh kuasa hukumnya.

Di sisi lain, Kontras, menurut Hendra, mendorong agar kasus pelecehan seksual ini dapat dijadikan momentum oleh DPRA untuk merevisi Qanun Jinayah yang ke depannya juga perlu mengatur ihwal tentang pemulihan korban.

Hendra berpendapat, karena pelaku pelecehan yang berinisial AI itu merupakan seorang yang tercerahkan secara agama dan pendidikan, maka seharusnya pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih berat. Dengan demikian, UU Perlindungan Anak akan lebih tepat digunakan sebagai dasar hukum mengusut kasus ini, karena pelaku bisa dijerat lima hingga enam tahun penjara.

“Nah, masa-masa pelaku di penjara itu dapat dimanfaatkan juga sebagai masa penyembuhan trauma bagi korban. Kalau cambuk bagaimana, nanti setelah dicambuk pelaku akan kembali bebas dan bertemu lagi dengan korban, sehingga korban akan semakin traumatis dan penyembuhannya tidak berjalan dengan baik,” demikian Hendra.

Hukum berat
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin MS menghendaki kedua tersangka yang berstatus pendidik di pesantren itu dihukum berat karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada 15 santrinya sesama jenis pula.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved