Plt Gubernur dan DPRA Didesak Bahas RAPBA 2020

Dua pimpinan perguruan tinggi di Aceh, mengingatkan Pemerintah Aceh dan DPRA agar segera memulai pembahasan

Plt Gubernur dan DPRA Didesak Bahas RAPBA 2020
SERAMBINEWS.COM/IST
Ismail Rasyid, CEO Trans Continent Jakarta 

JAKARTA - Dua pimpinan perguruan tinggi di Aceh, mengingatkan Pemerintah Aceh dan DPRA agar segera memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun 2020, tanpa harus menunggu pelantikan anggota DPRA yang baru. Desakan itu disampaikan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng, dan Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Prof Jasman J Ma’ruf, dalam jamuan silaturahmi yang digelar Ketua Ikatan Keluarga Almuni (IKA) Unsyiah, Ismail Rasyid, di Jakarta, Minggu (14/7) malam.

Selain Prof Samsul dan Prof Jasman, acara itu juga dihadiri Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsyiah, Prof Nasir Azis, mantan Dekan Fakultas Ekonomi Unsyiah, Prof Said Muhammad, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Unsyiah (Ikafensy) Jakarta, Itin Agustina, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

“Inilah saatnya RAPBA 2020 mulai dibahas. Tidak mungkin pembahasan itu baru dilakukan menunggu anggota DPRA yang baru. Itu sangat terlambat. Kasihan rakyat Aceh,” kata Prof Samsul Rizal. Ia menyarankan, pembahasan RAPBA 2020 bisa dilaksanakan sekaligus dengan pembahasan anggaran perubahan 2018, terutama terhadap penggunaan dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun lalu sebesar Rp 2,7 triliun.

“Nah, silakan gubernur dan DPRA duduk bersama membahas penggunaan dana silpa tersebut. Kalau saya sarankan, sebaiknya digunakan untuk penyertaan modal di PT Patriot Nusantara dalam pengelolaan KEK Lhokseumawe, penambahan modal untuk Bank Aceh Syariah, dan penyertaan saham Pemerintah Aceh sebesar 30 persen di PT Perta Arun Gas (PAG),” ujar Prof Samsul Rizal. Begitu juga dengan dana abadi pendidikan, menurut Rektor Unsyiah, harus dibuat qanun dan penggunaannya diarahkan untuk kepentingan pendidikan di Aceh.

Dikatakan, APBA 2019 disahkan tepat waktu. Karena itu, ia berharap RAPBA 2020 juga bisa disahkan tepat waktu. “Pertumbuhan ekonomi Aceh akan rontok jika APBA terlambat. Sebab, itulah satu-satunya sumber biaya pembangunan di Aceh,” ungkap Prof Samsul mengingatkan. Ia juga menyarankan politisi di DPRA dan Plt Guberur Aceh mulai melakukan percakapan lobi, negosiasi, dan sebagainya. “Kalau mau saling melobi, inilah waktunya untuk sama-sama melahirkan APBA terbaik untuk rakyat Aceh,” demikian Prof Samsul Rizal.

Rektor UTU, Prof Jasman J Ma’ruf, sependapat bahwa tak perlu menunggu anggota DPRA yang baru untuk membahas RAPBA 2020. Sebab, menurutnya, semua bahan kebutuhan RAPBA 2020 sudah selesai dibahas dan disusun dalam Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Aceh pada April lalu. “Sekaranglah saatnya RAPBA 2020 dibahas oleh DPRA dan Plt Gubernur Aceh,” ujar Prof Jasman.

Dikatakan, pembahasan RAPBA tepat waktu akan mendukung percepatan pembangunan Aceh. “Karena itu, anggota DPRA dan Plt Gubernur Aceh harus saling mendukung untuk mempercepat pembahasan RAPBA tahun depan. Kasihan rakyat Aceh kalau terlambat. Kita harus jelas memihak kepada rakyat,” ujarnya seraya menambahkan jika menunggu anggota baru DPRA, pembahasan RAPBA 2020 akan sangat terlambat.

Secara terpisah, pengusaha nasional asal Aceh, Ismail Rasyid, juga mengingatkan Pemerintah Aceh dan DPRA agar segera duduk dan membahas bersama RAPBA 2020. “Sehingga anggaran dapat secepatnya dialokasikan ke beberapa target prioritas, salah satunya membangun infrastruktur pengembangan kawasan industri yang bisa mendukung proses investasi serta pembangunan di Aceh,” ujar Ismail Rasyid di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, pembangunan kawasan industri akan segera memberi multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat, mengurangi tingkat pengaturan, dan meningkatkan daya beli masyarkat. “Kita semua sangat berharap agar selalu terjalin keharmonisan antara semua pihak pengambil keputusan di Aceh. Sehingga bisa menyelamatkan uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Aceh dan tak lagi terjadi silpa. Sebab, hal itu bisa dianggap Aceh tidak mampu menggunakan anggaran untuk membangun daerah sesuai dengan target dan tenggat waktu yang diberikan,” ujar Ismail Rayid yang juga CEO PT Trans Continent yang memiliki cabang di Australia dan Thailand.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved