Salam

APBA “Main Api” Lagi?

Di tengah sorotan terhadap capaian keberhasilan kinerja pembangunan dua tahun pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah

APBA “Main Api” Lagi?
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Kautsar 

Di tengah sorotan terhadap capaian keberhasilan kinerja pembangunan dua tahun pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, muncul pula kabar mengejutkan tentang adanya dana sekitar Rp 2 triliun dalam APBA 2019 yang bermasalah. Padahal, sekitar Rp 400 miliar dana itu dialokasikan untuk pembangunan dayah di seluruh Aceh. Pemerintah Aceh dan DPRA perlu memikirkan solusinya,” kata politisi Partai Aceh, Kautsar Muhammad Yus SHI.

Kautsar menduga dana itu salah dalam penganggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). “Saya cek ke SKPA katanya itu hibah, makanya tidak bisa dicairkan. Kemudian saya cek lagi, ternyata saya dapat informasi bahwa program-program itu tidak tercatat oleh Bappeda. Barangnya itu ada, di keuangannya ada, tapi di program kerja yang tercatat di Bappeda tidak ada,” ungkapnya.

Padahal, saat Kautsar cek ke Badan Anggaran (Banggar) DPRA, semua program itu masuk dalam pembahasan terakhir, dan disebutnya sudah deal antara Pemerintah Aceh dan DPRA, tapi dia heran kenapa kemudian tak bisa direalisasi. “Memang itu ada yang punya DPRA, hampir semua DPRA di situ, tapi itu sudah deal dengan Pemerintah Aceh, makanya ini lucu, kenapa nggak tercatat,” tukas Kautsar.

Kita belum tahu duduk persoalan sebenarnya menganai anggaran yang bakal menganggur hingga Rp 2 triliun itu. Sebab, sampai menjelang berita itu dicetatk, Serambi belum mendapat konfirmasi dari pihak Pemerintah Aceh. Kepala Bappeda Aceh, Azhari sempat tersambung via telepon, namun saat dimintai konfirmasi soal itu, tiba-tiba sambungan telepon terputus. Ditelepon setelah itu, Azhari tak lagi mengangkatnya. Ya, begitulah mungkin beliau sedang sibuk.

Kelihatannya, jika “membaca” penjelasan Kautsar, dana Rp 2 triliun yang kini bermasalah itu mirip dana pokir (pokok pikiran) yang dulu kita kenal sebagai dana aspirasi. Program yang akan dibiayai dengan dana pokir itu memang tidak muncul dalam tahapan-tahapan pembahasan RAPBA 2019. Sehingga, publik tidak pernah tahu apa yang menjadi program pokir DPRA. Padahal, publikasi itu sangat penting guna mencegah penyelewengan program dan anggaran.

Kebiasaannya, proyek-proyek pokir itu “nyelonong” dalam APBA sebagai proyek “go show” atau “last minute”. Entah sengaja dibuat begitu agar tak banyak yang mempersoalkannya atau memang kali ini kebetulan program lahir terlambat.

Di sisi lain, dengan formula dan sistem penganggaran seperti itu, kita melihatnya ada proses “main api” di sana. Sebab, jika memang sudah disahkan mengapa tak bisa dicairkan? Jika memang sudah disepakati mengapa tidak dicatat? Jika memang eksekutif fanm legislatif sudah deal, mengapa kemudian jadi begini? Kita berharap, persoalan dana Rp 2 triliun yang bermasalah perlu ditransparansikan sehingga publik, aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengetahui secara jelas dana itu mau diapakan?

Kemudian, guna mencegah keterlambatan dan persoalan lain dalam APBA mendatang, dua pimpinan perguruan tinggi di Aceh, mengingatkan Pemerintah Aceh dan DPRA agar segera memulai pembahasan RAPBA Tahun 2020, tanpa harus menunggu pelantikan anggota DPRA yang baru.

Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng, dan Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Prof Jasman J Ma’ruf, mengatakan, ini saat yang tepat untuk RAPBA 2020. Tidak mungkin pembahasan itu baru dilakukan menunggu anggota DPRA yang baru. Itu sangat terlambat. Kasihan rakyat Aceh. “Toh, semua bahan kebutuhan RAPBA 2020 sudah selesai dibahas dan disusun dalam Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Aceh pada April lalu,” kata Prof Jasman.

Ya, kalau bisa cepat mengapa harus dilambat-lambatkan. Sebab, sesuatu yang gesa-gesa itu bisa menimbulkan banyak dampak buruk. Antara lain ada kemungkinan masuknya “penumpang gelap” seperti dalam APBA tahun-tahun lampau.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved