Irwandi: Kambing Hitam Mana Lagi akan Disalahkan?

Meski berada di balik terali besi, Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh nonaktif tetap aktif memantau

Irwandi: Kambing Hitam Mana Lagi akan Disalahkan?
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Irwandi Yusuf 

BANDA ACEH - Meski berada di balik terali besi, Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh nonaktif tetap aktif memantau melalui media sosial jalannya pemerintahan di Aceh yang kini dikendalikan oleh Plt Gubernur, Nova Iriansyah MT.

Rabu kemarin ia merasa perlu menanggapi persoalan adanya indikasi APBA 2019 akan mengalami silpa atau tidak bisa dicairkan hingga akhir tahun anggaran sampai Rp 2 triliun, sebagaimana dipersoalkan Anggota DPRA, Kautsar Muhamamd Yus kemarin di Serambi.

Lalu Irwandi di status facebook-nya menulis komentar dengan judul berbahasa Aceh: Awai salah Pergub, jinoe ka salah TAPA. Artinya, dulu salah Pergub, sekarang sudah TAPA pula yang salah.

Di mata Irwandi, uang Rp 2 triliun yang disebut-sebut Kautsar itu bukanlah angka yang kecil. Harus disadari, kata Irwandi, bahwa salah satu penyebab itu terjadi adalah akibat tingginya keinginan untuk membangun citra positif kepada publik bahwa seakan-akan pengesahan anggaran tepat waktu. “Padahal, isinya seperti kejadian hari ini,” ujar Irwandi.

Yang jadi pertanyaan sekarang, kata Irwandi bernada selidik, kenapa DPRA juga mengesahkannya? Apakah sudah diperiksa seluruh kelengkapan dokumen usulan? “Ini terlihat seperti euforia semata ketika itu, seakan-akan eksekutif dan legislatif sudah kompak pasca-‘Agam Batat’ ditangkap,” kata Irwandi. Dan ‘Agam Batat’ yang dia maksudkan pada kalimat itu adalah dirinya yang tanggal 3 Juli 2018 ditangkap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Banda Aceh terkait kasus commitment fee proyek Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Menurut Irwandi, ketika terjadi silpa tahun 2018, Pergub yang dijadikan “kambing hitam” karena itu merupakan karya si “Agam Batat”. Nah, ketika ada indikasi akan terjadi silpa tahun 2019 sekarang giliran Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang disalahkan. “Di mana fungsi Plt, setelah dokumen tadi disiapkan oleh TAPA sebelum diusulkan ke DPRA? Di mana pula fungsi pengawasan dan kapasitas DPRA dalam memeriksa dokumen anggaran tersebut? Apa indikasi yang memaksakan keinginan APBA 2019 bisa disahkan 31 Desember 2018?”

Menurut Irwandi, semua itu penuh tanda tanya, sepertinya DPRA pun telah dininabobokkan oleh “pokir-pokir” ketika itu.

“Pada saat sekarang terkendala dengan aturan pencairan, DPRA terlihat seperti meradang. Kambing hitam mana lagi yang patut disalahkan? Akhirnya TAPA yang menjadi sasaran tembak,” tukas Irwandi.

Padahal di sisi lain, Plt Gubernur sebagai Pemerintah Aceh memegang kendali semua instrumen perencanaan, TAPA seharusnya memiliki fungsi kontrol yang kuat bahwa program-program di luar e-planning tidak boleh dijalankan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017, sehingga ketika ada persoalan muncul, Plt Gubernur berhak berkonsultasi kepada Mendagri untuk mencari solusi.

Di bagian akhir status fb-nya kemarin, Irwandi menggunakan sebait bahasa Aceh sebagai penutup, yakni Meunyoe salah keumeudoe, rakyat lam sagoe, nanggroe phang phoe. Arti kalimat ini kurang lebih: Kalau salah pemimpin, rakyat tersudut, dan negara jadi merana. (*/dik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved