Rustam Effendi: Mutasi Saja Kepala SKPA yang tak Capai Target

Pengamat ekonomi Aceh, Rustam Effendi, mengusulkan agar Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah

Rustam Effendi: Mutasi Saja Kepala SKPA yang tak Capai Target
Kolase Serambinews.com
Pengamat ekonomi Aceh, Rustam Effendi 

BANDA ACEH - Pengamat ekonomi Aceh, Rustam Effendi, mengusulkan agar Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengganti kepala SKPA yang dinilai tidak mencapai target serapan APBA 2019. Saat ini bukan masanya lagi menunggu, sebab jika itu tidak dilakukan, maka kinerja Plt Gubernur selaku pimpinan daerah yang akan disorot.

“Saya pikir kalau Aceh mau bagus, beliau (Plt Gubernur Aceh) harus memanggil SKPA penting yang pencapaiannya tidak maksimal. Kan bisa mutasi, dia punya wewenang. Sudah saatnya beliau evaluasi dan relokasi saja,” ujar Rustam Effendi saat menjadi narasumber untuk program Radio Serambi FM bertajuk ‘On The track, akan Tetapi Jauh dari Target’, Rabu (17/7).

Program tersebut juga menghadirkan narasumber internal Redaktur Harian Serambi Indonesia, Said Kamaruzzaman dengan dipandu Host Radio Serambi FM, Eka. Rustam menjelaskan, Nova perlu memanggil pimpinan SKPA terkait untuk melecut agar meminimalisir terjadinya Silpa APBA 2019.

Begitu juga halnya kepada SKPA Ekonomi, agar tidak ragu untuk menggandeng sumber daya manusia (SDM) dari luar jika dinilai mempunyai kemampuan di bidang itu, menggantikan para pekerjanya yang tidak berkompeten.

“Apapun harus dilakukan ya. Kasihan beliau (Nova Iriansyah) pemimpin punya kewenangan, razia ke ujung Aceh tapi SKPA-nya lamban,” tegas Rustam.

Solusi lain kata Rustam, agar indikator yang digunakan dievaluasi kembali. Misalnya dengan anggaran yang dimiliki, apa mungkin tahun ini angka pertumbuhan ekonomi naik jadi 5 persen, tahun depan 5,5 persen, dan tahun selanjutnya naik 6 persen. Untuk itu, pilih Kepala SKPA yang tidak memberikan laporan Asal Bapak Senang (ABS).

“Otsus sudah sangat singkat, kita tidak ada waktu lagi. Apa kita asyik begini saja? Malu kita. Uang kita banyak tapi nggak bisa belanja dengan tepat,” pungkas.

Belum lagi porsi belanja yang di mata Rustam tidak efektif. Di mana banyak dihabiskan untuk kebutuhan administrasi dan bukannya diperuntukkan membiayai substansi pembangunan. Dia menambahkan, jika berpatokan pada dokumen yang telah dibuat, programnya sudah on the track, tapi pencapaiannya masih jauh dari target.

Ia mencontohkan, jika targetnya 5 persen, tapi realisasinya 4,6 persen. Memang naik dari sebelumnya 4,1 persen. Akan tetapi belum mencapai target. Ini yang menurut Rustam, oleh banyak pihak salah dipahami. “Banyak saya lihat tidak objektif. Kemiskinan misalnya, setiap tahun ditargetkan turun 1 persen, tapi nyatanya 0,24 persen. Apa yang kita capai tidak seperti patokan. Yang mesti diingat, ketika kita mencapai itu, provinsi lain sudah lebih maju dari itu,” beber Rustam.

Disebutkan, Aceh masih di bawah 15 sekian persen, sementara angka kemiskinan nasional di angka 9,66 persen. Menurut Rustam, banyak masalah yang ditutupi, seperti anggaran Rp 1,6 triliun di Dinas Pendidikan. Begitu juga dengan sektor kesehatan dan pembangunan fisik yang tidak mencapai target seuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh yang telah disusun. Ia berharap, para pihak tidak mengabaikan masukan dari luar.

Pun begitu, di sisi lain ia tidak yakin terjadinya Silpa Rp 2 triliun. Alasannya adalah sekarang masih bulan Juli, sehingga pemerintah masih mempunyai waktu. Di samping itu, ia tidak mau gegabah mengatakan demikian, karena Rp 2 triliun bukan nilai yang sedikit. “Kita kan harus objektif, saya selaku pengamat juga tidak mau bersikap seolah-olah mau kiamat. Bukan begitu, kita harus lihat dulu persoalanya apa, mungkin ada dokumen teknis belum siap, misalnya soal dana hibah regulasinya bagaimana. Saya bukan bela dinas, tapi maksudnya harus objektif,” demikian Rustam.(rul)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved