GeRAK Aceh: Usulan Dana Rp 2 T Tak Melalui e-Planning

Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, menyebutkan ada catatan penting

GeRAK Aceh: Usulan Dana Rp 2 T Tak Melalui e-Planning
ASKHALANI, Koordinator GeRAK Aceh 

BANDA ACEH - Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, menyebutkan ada catatan penting yang publik juga harus tahu bahwa usulan APBA 2019 sekitar Rp 2 triliun itu tahapan timing-nya tidak melalui e-planning, sehingga terancam tak terealisasi.

Apabila hal tersebut dipaksakan, maka akan menjadi temuan auditor di kemudian hari dan berpotensi lahirnya sumber masalah baru, yaitu tindak pidana korupsi.

“Kita dapat informasi waktu itu, update dari Bappeda menyebutkan angka 2 triliun rupiah itu diusulkan dan diberikan catatan bahwa kalau memang para pihak ingin bertanggung jawab, silakan usulkan sendiri. Password terkait usulan e-planning itu juga diberikan kepada anggota dewan. Tapi ditolak dengan alasan di e-planning itu tercatat siapa yang mengusulkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap program yang dijalankan,” kata Askhalani saat menjadi narasumber tamu by phone dalam talkshow di Radio Serambi FM, Kamis (18/7), membahas Salam (Editorial) Harian Serambi Indonesia berjudul `APBA “Main Api” Lagi?’.

Hadir sebagai narasumber internal dalam talkshow bertajuk Cakrawala itu adalah Manager Newsroom Serambi Indonesia, Bukhari M Ali yang dipandu host, Eka Nataya.

Askhalani menambahkan ia sangat yakin Bappeda tidak mau menjadi ‘kambing hitam’ di kemudian hari apabila anggaran ini diusulkan dan menjadi temuan. Pemerintah Aceh juga perlu menjelaskan secara detail karena hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Setahu kami waktu itu, kalau tidak salah Kepala Bappeda pernah bercerita ada usulan sekitar Rp 2 triliun lebih yang anggarannya itu diusulkan saat proses e-planning sudah memasuki babak final. Jadi, angka Rp 2 triliun itu diusulkan pada saat detik-detik e-planning mau selesai,” sebutnya.

Usulan tersebut, kata Askhalani, ternyata berasal dari banyak pihak ada pokok pikiran (pokir) dewan dan ada juga usulan dari kelompok-kelompok masyarakat melalui eksekutif.

Jadi, usulan itu kemudian tidak berbarengan dengan usulan yang diusulkan dengan forum yang disebut musrenbang atau Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk membicarakan soal bagaimana merumuskan anggaran tersebut.

“Maka dengan sendirinya Bappeda paham betul dia kalau ini dilakukan, maka imbasnya bagi mereka sebagai tim perencanaan. Maka mereka cukup hati-hati untuk itu. Faktanya, kenapa ada dokumen, ada mata anggaran, ya itu karena dokumen dan mata anggaran tersebut perlu dicatat. Tetapi dokumennya tersebut tidak masuk dalam e-planning,” tambahnya.

Askhalani mengatakan, apabila program yang diusulkan menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, maka jangan diusulkan saat di tengah jalan. Tetapi usulkanlah sejak awal karena itu bisa dijadikan basis dokumen yang sah.

“Ini memang dilematis, apabila ditolak marah, karena di dalam sistem itu tidak mungkin lagi diusulkan sehingga menjadi persoalan seperti yang terjadi hari ini. Jadi, legislatif dan eksekutif yaitu SKPA banyak yang bandel. Dinas-dinas tertentu itu bandel sekali masih gunakan pola lama usulannya, sama saja bagaimana yang dilakukan dewan melalui pokirnya,” terang Askhalani.

Ia tambahkan apabila dipaksakan dapat menjadi temuan yang berpotensi menjerat orang yang melaksanakan. Menurutnya, Rp 2 triliun itu lebih baik dijadikan silpa yang dianggarkan pada tahun berikutnya.

Namun, dari sisi ekonomi angka tersebut akan menjadi masalah bagi Aceh yang sumber ekonominya sangat bergantung pada APBA. “Kalau Rp 2 triliun itu tidak beredar di tengah masyarakat, maka memungkinkan Aceh tidak berkembang secara ekonomi dan kesejahteraan. Karena Rp 2 triliun ini memiliki dampak langsung ke publik,” demikian Askhalani. (una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved