Komite II DPD RI Ajukan Inisiatif RUU Pelayaran

Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah lautan luas dan gugusan ribuan pulau, maka transportasi

Komite II DPD RI Ajukan Inisiatif RUU Pelayaran
IST
Komite II DPD RI melakukan uji sahih Rancangan Undang-Undang terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

JAKARTA - Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah lautan luas dan gugusan ribuan pulau, maka transportasi laut atau sektor pelayaran menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat di Indonesia.

Karena tidak hanya berperan menyatukan ribuan pulau yang tersebar di nusantara, namun juga menghubungkan Indonesia dengan negera-negara lain di dunia.

Oleh sebab itu, transportasi laut tidak saja menjadi andalan utama bagi transportasi penumpang, namun juga tulang punggung jasa pelayaran niaga di Indonesia.

Walaupun mengalami perkembangan dalam beberapatahun terakhir, namun disisi lain sektor pelayaran di Indonesia dihadapkan pada sejumlah permasalahan.

Mulai dari tidak efisiennya logistik pelayaran yang berakibat mahalnya biaya logistik laut domestik (antar pulau) dibanding dari luar negeri ke berbagai wilayah Indonesia, masih buruknya kualitas infrastruktur laut, rendahnya keselamatan penumpang transportasi laut dan perairan yang tercermin berbagai kasus kecelakaan transportasi laut, serta keamanan laut Indonesia dari berbagai gangguan yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia.

Karena itu, Komite II DPD RI berinisiatif melakukan revisi atas UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dengan mengajukan Randangan Undang-Undang (RUU) Pelayaran pada tahun 2019 ini.

Baca: Setelah Wujudkan Mimpi Anak Tuna Netra, Haji Uma Disambut Isak Tangis Haru

Dengan perubahan tersebut diharapkan dapat menjawab masalah yang dipandang belum dapat terjawab secara optimal dalam undang-undang pelayaran yang saat ini berlaku.

Hal ini sebagaimana disampaikanoleh anggota Komite II DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau akrap disapa Haji Uma pada rubrik Haba Senator, Serambi Indonesia, Kamis (18/7/2019).

“Ada sejumlah persoalan pada sektor pelayaran yang menjadi pertimbangan lahirnya inisiatif pengajuan RUU Pelayaran yang kita harapkan akan mampu menjawab sejumlah masalah yang berkembang disektor pelayaran saat ini,” ujar Haji Uma.

Haji Uma melanjutkan, setidaknyaterdapat sejumlah masalah strategis yang melingkupi pelayarandi Indonesia saat ini di antaranya;

Pertama, tumpang tindih kebijakan sektor pelayaran laut membuat UU Pelayaran tidak efektif karena tumpang tindih dengan aturan dan UU lainnya terutama terkait penegakan hukum pelayaran di Indonesia.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved