Plt Gubernur Gugat Permen ESDM ke MA

Pemerintah Aceh akan mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Menteri

Plt Gubernur Gugat Permen ESDM ke MA
M Jafar 

* Terkait Penerbitan Izin Tambang PT EMM

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh akan mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Gugatan tersebut diajukan menyusul dua surat yang diajukan Pemerintah Aceh kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum berhasil. Surat tersebut berisi permohonan pencabutan izin tambang PT Emas Mineral Murni (EMM), di Beutong, Nagan Raya.

“Karena langkah pertama (menyurati BKPM) belum berhasil, kita masuk ke langkah berikutnya, melakukan judicial review Permen ESDM Nomor 25 tahun 2018. Ini hanya membutuhkan kajian regulasi,” kata Asisten I Setda Aceh, Dr M Jafar SH MHum.

Hal itu disampaikanya dalam acara konfrensi pers yang digelar di Media Center Biro Protokol dan Humas Setda Aceh, Kamis (18/7). Turut hadir Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Dr Amrizal J Prang SH MHum, Tim Percepatan Penyelasaian Pencabutan Izin Tambang PT EMM, dan Jurubicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Gani.

“Ini merupakan sikap tegas sekaligus komitmen Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk menyahuti aspirasi masyarakat Beutong dan mahasiswa yang melakukan demo ke Kantor Gubernur Aceh,” tambahnya.

M Jafar menjelaskan, dalam surat permohonan pertama yang diajukan ke BKPM, Plt Gubernur menyatakan sependapat dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat Beutong, mahasiswa dan Walhi Aceh, bahwa pertambangan emas PT EMM di Beutong seluas 10.000 hektare akan banyak menimbulkan masalah lingkungan hidup, sehingga izin tambangnya perlu dicabut.

Namun pihak BKPM mengaku belum bisa mencabut izin tambang PT EMM karena objek yang sama saat ini sedang dalam proses gugatan oleh Walhi Aceh di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sidang tersebut sudah ada putusan tetapi Walhi mengajukan banding dan sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). “Sedangkan dalam surat kedua berisi pencabutan surat rekomendasi izin tambang. Surat itu sampai kini belum dibalas BKPM,” ungkap M Jafar.

Karena itulah kemudian Pemerintah Aceh menggugat Permen ESDM Nomor 25 tahun 2018. Permen ESDM ini menjadi salah satu dasar penerbitan izin tambang emas PT EMM dan bertentangan dengan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh. “Karena ada pertentangan itu, peluang untuk membatalkan izin tambang PT EMM cukup besar,” ucap M Jafar.

Plt Gubernur menurut Asisten I Setda Aceh ini telah melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, terkait gugatan uji materi tersebut. “Menteri Ignatius Jonan tidak keberatan dengan langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Aceh, dan menurutnya ini merupakan langkah yang paling tepat, sesuai dengan jalur hukum,” ungkap M Jafar.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Aceh melalui Tim Percepatan Penyelesaian Pencabutan Izin Tambang Emas PT EMM adalah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas kerugian yang akan terjadi atas penerbitan izin tambang emas PT EMM tersebut.

Untuk masalah ini, Asisten I Setda Aceh, M Jafar, mengatakan bahwa tim perlu turun ke lapangan bertemu masyarakat, mencari bukti pelanggaran hukum dan kerugian dalam proses tahapan penerbitan izin tambang PT EMM. Kunjungan akan dilakukan secepatnya. “Selaku ketua tim, saya ingin secepatnya melakukan kunjungan ke lapangan,” ujar M Jafar.

Dia menjelaskan, beberapa langkah yang telah dilakukan tim maupun Plt Gubernur ini bertujuan untuk membatalkan izin tambang emas PT EMM di Aceh. Setelah tujuan itu nanti berhasil, langkah berikutnya adalah menertibkan kegitan tambang emas ilegal dan bahan galian lainnya yang saat ini cukup banyak di Aceh.

Ia pun berharap masyarakat bersikap adil. Apabila perusahaan yang resmi saja ditolak dengan alasan akan terjadi kerusakan lingkungan, maka tambang ilegal yang kecil-kecil juga harus ditertibkan. “Aparat keamanan bersama bupati perlu mengambil sikap tegas terhadap semua kegiatan tambang ilegal,” kata M Jafar.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved