Sekjen PNA Apresiasi Pemerintah Aceh Gugat Permen ESDM, Ini Alasannya

“Gugatan ini merupakan langkah hukum yang tepat untuk memperjelas posisi legalitas Aceh sebagaimana yang telah diundangkan dalam UUPA,”

Sekjen PNA Apresiasi Pemerintah Aceh Gugat Permen ESDM, Ini Alasannya
For Serambinews.com
Miswar Fuadi 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nanggroe Aceh (PNA), Miswar Fuady menyambut baik inisiatif Pemerintah Aceh melakukan gugatan hukum (judicial review) terhadap Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 25 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Gugatan tersebut diajukan menyusul dua surat yang diajukan Pemerintah Aceh kepada BKPM yang berisi permohonan pencabutan izin tambang PT Emas Mineral Murni (EMM), di Beutong, Nagan Raya yang diperoleh hasilnya.

“Gugatan ini merupakan langkah hukum yang tepat untuk memperjelas posisi legalitas Aceh sebagaimana yang telah diundangkan dalam UUPA,” kata Miswar kepada Serambinews.com, Jumat (19/7/2019).

Gugatan hukum ini, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya advokasi Pemerintah Aceh dalam mempertahankan kekhususan Aceh yang dilanggar oleh BKPM.

Baca: Plt Gubernur Gugat Permen ESDM ke MA

Baca: Dinas ESDM Aceh tak Perpanjang Rekomendasi Teknis Tambang Galian C di Aceh Tenggara, Ini Sebabnya

Baca: Dinas ESDM Aceh Tawarkan Lima Cara Hindari Longsor

“Dan semangat ini merupakan bagian dari perjuangan Bapak Irwandi Yusuf untuk mempertahankan legalitas dan kewenangan Aceh yang tidak boleh diobrak abrik oleh pihak manapun,” tegas dia.

Menurut Miswar, Permen ESDM tersebut mereduksi kekhususan yang dimiliki Aceh dalam UUPA, Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 156, dan Pasal 165. Kemudian juga bertentangan dengan PP Nomor 3 Tahu 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh dalam Pasal 4 huruf cc tentang energi dan sumber daya mineral.

“Kami mengapresiasi Plt Gubernur Aceh yang masih berkomitmen pada program Aceh Green dengan melakukan gugatan terhadap izin usaha pertambangan PT EMM di Beutong Ateuh. Kami akan memaksimalkan kekuatan yang sudah diberikan oleh rakyat Aceh kepada kader-kader PNA yang memperoleh kursi DPRA untuk mengawal sampai akhir proses pencabutan izin IUP PT EMM,” ujar Miswar. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved