Salam

Tipe RS Boleh Turun, Tapi Layanan Harus Meningkat

Kementerian Kesehatan RI menunrunkan kelas/tipe 29 rumah sakit (RS) di Aceh

Tipe RS Boleh Turun, Tapi Layanan Harus Meningkat
bpjs-kesehatan.go.id

Kementerian Kesehatan RI menunrunkan kelas/tipe 29 rumah sakit (RS) di Aceh. Dari 29 unit rumah sakit (RS) milik pemerintah, swasta, polisi, dan militer. RS Jiwa Banda Aceh juga ikut turun kelas dari A menjadi B. Semua rumah sakit yang diturunkan tipe atau kelas itu adalah rumah sakit-rumah sakit yang memberi pelayanan bagi pasien BPJS.

Menyusul kebijakan itu, masyarakat khawatir turunnya kelas atau tipe rumah-rumah sakit tersebut akan berpengaruh pada kinerja pelayanan kepada pasien. Secara nasional ada ratusan rumah sakit yang turun kelas sebagai imbas defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan. Guna memangkas biaya klaim, tipe rumah sakit pun diturunkan. Misalnya, “Kalau standar Tipe B, biaya klaim operasi jantung bisa Rp55 juta. Tapi kalau Tipe C bisa Rp25 juta,” kata seorang pimpinan rumah sakit di luar Aceh.

Dia menuturkan, dengan adanya perbedaan biaya klaim, maka BPJS Kesehatan bakal diuntungkan. Selain demi efisiensi BPJS, penurunan tipe rumah sakit juga karena masih adanya kekurangan sumberdaya manusia. Selama ini dikabarkan BPJS kesehatan defisit hingga belasan triliun rupiah setiap tahun.

Namun, bagi masyarakat, yang penting bukan tipe rumah sakitnya, tapi dengan tipe apapun pelayanan harus tetap baik dan manusiawi. Toh, undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Selain itu, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Pelayanan kesehatan saat ini pengaturannya ada dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Berkaitan dengan pelaksanaan reviu kelas Rumah Sakit Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menetapkan bahwa pelaksanaan reviu atas rumah sakit harus dilaksanakan Kementerian Kesehatan berdasarkan laporan BPJS Kesehatan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian kelas rumah sakit pada saat BPJS Kesehatan melalui kredensial atau rekredensial, laporan BPJS Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan dan sebagai hasil kredensial dan rekredensial pada tahun 2018 terdapat ketidaksesuaian sumber daya manusia sebanyak 92 persen di Rumah Sakit Umum kelas A 96 persen, di Rumah Sakit Umum kelas B 86persen, di Rumah Sakit Umum kelas C dan 33 persen, di Rumah Sakit Umum kelas D,” ujarnya.

Ketidaksesuaian SDM Rumah Sakit berdampak pada klasifikasi rumah sakit yang tidak menggambarkan kompetisi rumah sakit yang seharusnya. Makanya, melalui review kelas Rumah Sakit diharapkan Rumah Sakit memiliki kompetensi sesuai dengan klasifikasi sehingga rujukan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi dapat berjalan baik.

Soal pelayanan ini memang penting kita sorot mengingat selama ini banyak keluhan masyarakat yang kurang mendapat layanan baik di sejumlah rumah sakit. Nah, jika kelas rumah sakit diturunkan lagi, maka akan ada efek bagi pelayanan. Sebab, banyak dokter, terutama dokter spesialis, akan lebih betah bekerja di rumah sakit bertipe A atau B yang jasanya dibayar mahal ketimbang bekerja di rumah sakit tipe C atau D yang uang jasanya sangat kecil.

Di sisi lain, para pengelola rumah sakit juga harus ingat bahwa Pemerintah dan BPJS Kesehatan akan bersikap tegas terhadap rumah sakit yang berkinerja buruk. Di antara sikap tegas yang kita maksud adalah pemutusan kontrak rumah sakit yang tidak memenuhi syarat pelayanan dan administrasi.

Sikap keras kementerian Kesehatan RI dan BPJS itu diambil biasanya karena adanya laporan pasien BPJS yang tidak dilayani atau tidak mendapat pelayanan semestinya di rumah sakit. Apalagi, kita sering mendengar ada rumah sakit yang menolak pasien BPJS, padahal rumah sakit itu terikat kontrak dengan BPJS.

Oleh karenanya, ke depan ini kita berharap rumah sakit seharusnya memberi pelayanan terbaik kepada pasien. Demikian pula masyarakat hendaknya lebih rajin membayar iuran BPJS demi kelancaran pelayanan kesehatan.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved