DPR Minta Asrama Haji Diselesaikan

Rombongan Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial dan agama, Jumat (19/7), meninjau gedung

DPR Minta Asrama Haji Diselesaikan
SERAMBI/MUHAMMAD NASIR
KETUA Komisi VIII DPRI, M Ali Taher, Wakil Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, Kakanwil Kemenag Aceh, HM Daud Pakeh, Kabag TU, Saifuddin dan Kepala Asrama Haji, Ali Imran meninjau bangunan asrama yang terbengkalai di Kompleks Asrama Haji Embarkasi Aceh, Banda Aceh, Jumat (19/7). 

* Enam Tahun Terbengkalai

BANDA ACEH - Rombongan Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial dan agama, Jumat (19/7), meninjau gedung asrama di Kompleks Asrama Haji Embarkasi Aceh, Banda Aceh, yang sudah lebih enam tahun terbengkalai.

Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi VIII DPR RI, M Ali Taher dan Wakil Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang beserta staf. Mereka disambut oleh Kakanwil Kemenag Aceh HM Daud Pakeh, Kabag TU Saifuddin, Kepala Asrama Haji Ali Amran dan Kasubbag Inmas M Nasril.

Dalam kunjungan itu, Ali Taher dan Marwan Dasopang memantau langsung kondisi bangunan asrama yang sudah terbengkalai tersebut. Mereka juga menghimpun informasi mengenai perkembangan dari permasalahan bangunan itu.

Gedung yang dibangun dengan anggaran SBSN Rp 10 Miliar pada 2013 lalu itu terhenti karena ada dugaan kerugian negara dalam proyeknya. Sehingga pemerintah pusat menghentikan pengucuran anggaran jika masalah hukum belum diselesaikan.

Namun pada 19 Juni lalu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Aceh, H Munawal Hadi MH menyatakan bahwa penyidik telah menghentikan penyelidikan pembangunan gedung asrama haji tersebut pada Agustus 2018.

Penyidik menilai, bangunan itu tidak bermasalah secara hukum. Karena hasil perhitungan penyidik bersama ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe memang didapati kekurangan di tangga dan plesteran. Namun pembangunannya juga mengalami kelebihan, seperti di tiang yang lebih besar.

Meski ada pernyataan tidak ada kerugian negara pada pembangunan gedung itu, pihak Komisi VIII menyatakan belum menerima putusan tertulis mengenai pemberhentian kasus serta pembuktian tidak ada kerugian negara. “Jika bangunan terbengkalai itu dinyatakan tidak bermasalah maka harus disertai bukti penilaian teknis dari lembaga independen, yaitu Unsyiah dan Politeknik Lhokseumawe. Sehingga DPR RI dapat memberikan second opinion mengenai kelanjutan pembangunannya,” kata Ali Taher.

Dia menilai, melihat kondisi bangunan asrama yang terbengkalai itu memang diperlukan penilaian teknis. Karena, selaku orang yang pernah bergelut dalam dunia konstruksi, secara kasat mata ia melihat sejumlah kejanggalan dalam pembangunannya seperti antara tiang yang tidak tersambung dengan besi dan kualitas bangunan sangat rendah. “Kami ingin memastikan agar masalah gedung asrama haji ini segera diselesaikan, supaya kami di DPR RI dapat segera menganggarkan kembali kelanjutan pembangunannya,” ujar ALi Taher.

Sementara Marwan Dasopang mengatakan, terbengkalai bangunan itu karena tersandera masalah hukum. Sehingga ia meminta pihak berwenang segera membuktikan orang yang bersalah dalam pembangunan gedung itu dan harus dihukum. Karena selama ini, masalah hukum telah menyebabkan anggaran negara yang tersedia tidak bisa digunakan untuk kelanjutan pembangunan.

Jika masalah itu selesai, maka asrama dapat dilanjutkan pembangunannya pada 2020. Mengenai pernyataan Kejati Aceh yang menilai bangunan itu tidak bermasalah, Marwan mengaku DPR RI belum menerima keputusan tertulis dari pihak manapun mengenai pernyataan tersebut.

Kakanwil Kemenag Aceh, Drs HM Daud Pakeh mengatakan, Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag) RI sudah melakukan audit investigasi terhadap bangunan tersebut. Hasilnya, Irjen merekomendasikan agar dilakukan penilaian kelayakan oleh lembaga teknis.

Karena hasil tes yang dilakukan tim ahli Irjen Kemenag Ri dan tim ahli Fakultas Teknik Unsyiah mendapatkan hasil yang berimbang. Kedua tim menyatakan ada beberapa titik bangunan yang diragukan.

Daud Pakeh mengatakan, meskipun Kejati Aceh sudah menghentikan kasus itu. Namun mereka belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi. Sehingga saat ini Kemenag Aceh berkoordinasi dengan Irjen Kemenag RI mengenai kelanjutan gedung asrama yang terbengkalai itu. “Kami juga butuh kepastian dari Kejati Aceh melalui surat resmi kepada Kemenag Aceh, beserta hasil uji labotarium Politeknik Lhokseumawe. Karena jika nanti dilanjutkan dan misalnya bangunan roboh, maka ada pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Daud Pakeh mengatakan, selama ini gedung itu sangat dibutuhkan untuk pelayanan jamaah haji. Karena jika nanti ada satu kloter yang penerbangan tertunda, maka kloter selanjutnya tidak bisa masuk ke asrama yang disebabkan ketidak ketersediaan kamar.(mun)

Tags
DPRA
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved