Breaking News:

Institut Pengadaan Publik Indonesia Gelar Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan di Batam

Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI)

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
For Serambinews.com
Ketua Umum DPN APPI, Sabela Gayo 

Institut Pengadaan Publik Indonesia Selenggarakan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan di Batam

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI) untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) di Harmoni One Hotel & Convention Centre di Batam, 19-21 Juli 2019.

Kegiatan itu  diharapkan memberi pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) kepada para peserta dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai potensi permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peserta pelatihan diberi pembekalan mengenai anatomi kontrak pengadaan baik secara teori maupun praktik oleh para narasumber tingkat nasional, yaitu  Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H.,M.M (Akademisi dan Praktisi Kontrak), Edi Usman ST MT (Ahli Pengadaan Nasional/Ahli Kontrak Konstruksi Nasional),  Maulizar SH MH (Praktisi Hukum Kontrak Pengadaan Nasional) dan Sabela Gayo (Praktisi Hukum Kontrak Pengadaan Nasional/Ketua Umum DPN APPI). 

Kegiatan PAHKP Batch-21 ini di ikuti  21 (dua puluh satu)  peserta berasal dari berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau dan juga di ikuti oleh peserta yang berasal dari Papua dan Bali. 

Ketua DPN APPI, Sabela Gayo SH MH PhD CPL CPCLE mengatakan, permasalahan sengketa kontrak pengadaan dapat terjadi baik pada saat proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun pada saat pelaksanaan kontrak pengadaan itu sendiri.

Baca: Senin Ini, KIP Aceh Selatan Gelar Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRK 2019

Baca: Seusama Serahkan Bantuan untuk Keluarga Almarhum Ruswandi

Baca: 147 Siswa Madrasah di Aceh Barat Ikut Kompetisi Sains

Para pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan barang/jasa seperti Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) harus benar-benar memahami dan menguasai berbagai potensi permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tujuannnya agar dapat terhindar dari terjadinya sengketa kontrak (contract disputes) yang berakibat pada terlambatnya/gagalnya pelaksanaan pekerjaan.

"Bahkan, para penyedia barang/jasa juga sudah sepatutnya di dampingi oleh Ahli Hukum Kontrak Pengadaan sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak pengadaan. Pendampingan tersebut sepatutnya diberikan oleh Ahli Hukum Kontrak yang bersertifikat dan terstandarisasi oleh International Federation of Procurement Bar Association (IFPBA)," demikian Sabela Gayo.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved