MaTA Desak Kejati Tetapkan Tersangka Kasus Keramba

LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak penyidik Kejati Aceh untuk segera menetapkan tersangka

SERAMBI/BUDI FATRIA
WAKAJATI Aceh, Muhammad Yusuf (dua kiri) bersama Aspidsus, T Rahmatsyah (tiga kanan), Asintel, Mukhlis (kiri), Plt Aswas, Rukhsal (dua kanan) serta Kasi Penkum dan Humas, H Munawal Hadi (kanan) memperlihatkan uang Rp 36 miliar yang disita dari PT Perinus saat menggelar konferensi pers di Kantor Kejati Aceh, Kamis (18/7). 

BANDA ACEH - LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak penyidik Kejati Aceh untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (offshore) di Sabang pada tahun 2017 milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Desakan tersebut disampaikan Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambi, Jumat (19/7) mengingat penyidik sudah menyita barang bukti berupa Rp 36 miliar lebih uang milik dari PT Perikanan Nusantara (Perinus) selaku rekanan proyek keramba jaring apung.

“MaTA mendesak Kejati Aceh untuk segera menetapkan pelaku dan korporasi sebagai tersangka sehingga arah kerja pemberantasan korupsi oleh kejaksaan mendapat kepercayaan kuat oleh masyarakat,” kata Alfian kepada Serambi, Jumat (19/7).

Dia katakan, sangat khawatir kasus tersebut tidak terungkap secara utuh setelah adanya penyelamatan kerugian keuangan negara. “Karena itu, kita tetap mengawal kasus tersebut sampai tuntas dalam proses penegakan hukum,” ujar Alfian.

Memang saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dan penyidik masih memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan proyek itu. Sejauh ini sudah 19 saksi yang diperiksa, termasuk Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP RI, Slamet Soebjakto.

Kendati belum ditetapkan tersangka dalam kasus ini, tapi penyidik sudah menyita barang bukti yang berkenaan dengan proyek seperti keramba yang tak fungsional dan kapal operasional (work boat dan feed barge) terkait proyek itu serta uang Rp 36 miliar lebih dari rekanan.

“MaTA mempertanyakan mekanisme penyelidikan dan penyidikan kasus pembangunan keramba Sabang yang sedang berlangsung di Kejati Aceh. Pertanyaan kita kenapa sejauh ini belum ada tersangkanya, sedangkan penyitaan uang kasusnya sudah dilakukan dan ini diperkuat dengan putusan pengadilan,” kata Alfian.

Seharusnya, lanjut Alfian, penyidik wajib menetapkan pelaku dan korporasi wajib sebagai tersangka, jangan hanya menyelamatkan uangnya saja. Kalau analoginya, “rampok uang negara, ketika ketahuan kembalikan uangnya dan pelaku aman”, maka kejaksaan tidak memiliki wibawa dalam pemberantasan korupsi.

“Kami patut mencurigai pola lidik kejaksaan akhir-akhir ini. Karena dari beberapa kasus faktanya, setelah terjadi pengembalian kerugian keuangan negara, pelakunya tidak ditindak dan kasusnya ditutup seperti kasus MRI dan CT Scan RSUZA, dan ini jelas kebijakan yang tidak waras dan tidak sesuai dengan kepatutan hukum,” tukasnya.

Secara aturan hukum, kata Alfian, sudah sangat jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 dan 3 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana.

“Pelaku korupsi tidak bisa kita nyatakan memiliki niat baik ketika mengembalikan kerugian keuangan negara karena niat jahat awalnya sudah dilaksankan dan ketika ketahuan baru uangnya dikembalikan. Kompromi dengan pelaku koruptor jelas tidak dapat ditolerir dan itu bentuk pelemahan terhadap hukum negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kajati Aceh Irdam MH melalui Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh, H Munawal Hadi MH dalam konferensi pers di aula Kantor Kejati Aceh, Kamis (18/7) menjelaskan pengembalian uang oleh PT Perinus sebagai bentuk itikad baik dari rekanan dan upaya penyidik dalam menyelamatkan dugaan kerugian keuangan negara.

Setelah disita, lanjut Munawal, uang tersebut dititipkan di rekening penampungan pada BRI Cabang Banda Aceh dan akan dijadikan sebagai barang bukti. Meskipun sudah dilakukan pengembalian kerugian negara, tapi penyidik belum menetapkan secara pasti berapa total kerugian negara dalam kasus ini. Dia juga memastikan proses hukum dari kasus itu tetap berlanjut hingga ke pengadilan. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved