Opini

Musyawarah Desa; Arah dan Kuasa

Penyelenggaraan pemerintahan desa baik dulu maupun sekarang tidak pernah lepas dari musyawarah desa

Musyawarah Desa; Arah dan Kuasa
IST
Kemal Pasya, S.IP, MPA, Pegawai Negeri Sipil Pemkab Aceh Barat

Oleh Kemal Pasya, S.IP, MPA, Pegawai Negeri Sipil Pemkab Aceh Barat

Penyelenggaraan pemerintahan desa baik dulu maupun sekarang tidak pernah lepas dari musyawarah desa. Hal tersebut merupakan jati diri desa karena secara turun temurun diwariskan sebagai karakter bangsa Indonesia, sehingga terpatri secara ideologis dalam sila keempat Pancasila.

Jika implementasi Pancasila telah dimulai sejak Indonesia merdeka, maka telah berjalan proses musyawarah tersebut selama 74 tahun mulai dari tingkat desa hingga pusat, dibuktikan dengan capaian-capaian kemajuan pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat kita.

Sebagai garda terdepan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seharusnya frekuensi tertinggi musyawarah berada di desa. Konon lagi sejak berlakunya UU Desa dan mengalirnya dana desa hingga miliaran rupiah dari APBN, musyawarah desa menjadi proses yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Faktanya, tidak sedikit desa-desa yang mengalami kasus baik konflik sosial maupun penyalahgunaan wewenang karena diduga tidak melaksanakan musyawarah.

Modal sosial
Robert Putnam, seorang ilmuwan politik dan kebijakan publik, dalam Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (1993) mengakui keunggulan modal sosial yang memberikan pengaruh sebagai penyokong ekonomi di negara-negara Asia Timur, disebabkan karena kerja sama dan kepercayaan masyarakat yang menjadi tradisi kehidupan.

Tradisi berdesa di Indonesia juga kita yakini membawa nilai-nilai tersebut melalui musyawarah desa. Sebuah penelitian Edwin Triyoga berjudul Dampak Modal Sosial terhadap Perekonomian Indonesia (2014) menyimpulkan bahwa unsur kepercayaan merupakan salah satu dimensi modal sosial yang berkontribusi cukup tinggi untuk kelancaran proses pembangunan wilayah. Kepercayaan yang tinggi tentu akan mendorong partisipasi warga baik tersalur dalam bentuk ide, tenaga, bahkan finansial.

Pada era UU Desa, musyawarah desa telah dimandatkan sebagai salah satu kewenangan desa. Modal sosial dalam musyawarah desa diformalisasikan pada setiap pembahasan kepentingan masyarakat yang bersifat strategis, salah satunya adalah perencanaan pembangunan desa. Ketika pemerintah bersama masyarakat desa menerapkan konsep tersebut, maka tidak sedikit yang mengalami kendala.

Sutoro Eko dalam Desa Membangun Indonesia (2014) menjelaskan penyebabnya. Pertama, desa-desa yang kaya dengan modal sosial juga rentan secara sosial, disebabkan benturan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah, proyek pembangunan, wabah penyakit menular, narkoba, bencana alam, kekeringan, dan lain sebagainya. Contohnya, jika ada peraturan tertentu yang membatasi jenis-jenis kegiatan di desa berikut membatasi pula jumlah dana desa dari APBN yang dapat dialokasikan pada kegiatan tersebut, maka akan membatasi pula ruang gerak desa pada proses perencanaan pembangunan desa.

Kedua, desa kaya modal sosial namun tidak kaya modal ekonomi. Beberapa studi yang diuraikan Sutoro Eko terhadap 274 daerah industri di Indonesia pada 2005, menunjukkan bahwa modal sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan industri. Jika fakta ini berlaku di desa, kemungkinan besar desa kesulitan untuk melakukan transformasi modal sosial menjadi modal ekonomi disebabkan oleh hubungan patronase dengan jenjang sosial-politik, kepemilikan tanah dan ikatan keluarga, sehingga memberikan kesan ekslusif, tertutup, merusak norma hukum, dan sarat dengan potensi KKN.

Akan semakin ironis bila tantangan ini tidak mampu ditangani dengan baik, manakala kewenangan disertai dukungan dana yang masuk ke desa membuka lebar kesempatan untuk elemen masyarakat agar dapat terlibat menentukan desain pembangunan di wilayahnya, tanpa harus terikat dengan pilihan politik dan kepentingan untuk mensejahterakan kelompok tertentu saja.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved