LKS Diharapkan Tak Sekadar Ganti Baju

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sudah diberlakukan di Aceh

LKS Diharapkan Tak  Sekadar Ganti Baju
SERARMBI/HERIANTO
PINSIL BRI Aceh, Dedi Iskandar serahkan cenderamata kepada Ketua Banker DPRA, Tgk Abdullah Saleh usai acara Sosialisasi Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Ruang Hanggar DPRA, Kamis (20/6). 

BANDA ACEH - Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sudah diberlakukan di Aceh. Qanun itu mengatur tentang transaksi lembaga keuangan dan individu serta masyarakat Aceh. Saat mulai diberlakukan, lembaga keuangan baik perbankan maupun perkreditan rakyat wajib memberlakukan sistem syariah dalam pengelolaan keuangan.

Terkait hal itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Prof Nazaruddin A Wahid menyampaikan bahwa masyarakat Aceh mengharapkan LKS di Aceh tak sekadar ganti baju. “Tapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga menjadi rahmatan lil alamin untuk masyarakat Aceh,” katanya, saat menjadi narasumber pada seminar dalam rangka Festival Ekonomi Syariah dengan tema Meraih Persamaan Persepsi Teori dan Praktek Keuangan Syariah, di Gedung Taman Budaya Aceh, Minggu (21/7).

Selain menghadirkan Prof Nazaruddin, panitia juga menghadirkan mantan praktisi perbankan syariah, Ahmad Ifham Sholihin, serta Akademi dan Praktisi Ekonomi Syariah, Adiwarman A Karim.

Nazaruddin menambahkan, hasil survei ke sejumlah kabupaten/kota di Aceh, hasilnya 96 persen warga Aceh sepakat agar ekonomi syariah diperlakukan di Aceh. Masyarakat muslim Aceh saat ini tengah menantikan suatu sistem ekonomi Islam yang sehat dan terpercaya.

Dikatakan, persepsi masyarakat yang salah dari LKS bisa diminimalisir dengan teladan dari para pemimpin, baik pemimpin pemerintahan maupun agama. Khusus untuk Aceh, telah diterbitkan Qanun LKS yang secara tidak langsung mengikat masyarakat muslim Aceh untuk melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini secara tidak langsung menuntut LKS untuk senantiasa berbenah dalam rangka menunjukkan kelebihannya dibandingkan konvensional. Oleh karena itu, akad keuangan seperti qard hasan perlu didorong sebagai pembeda dan mekanisme perolehan profit perlu memperhatikan kemampuan nasabah. Secara tidak langsung diharapkan pola pembiayaan murabahah yang selama ini mendominasi portofolio perbankan syariah mulai digantikan dengan akad berbasis bagi hasil.

Sementara Ahmad Ifham Sholihin pada intinya menjelaskan bahwa praktek LKS saat ini telah mengacu pada fatwa DSN MUI. Oleh karena itu, Ahmad Ifham mengajak masyarakat untuk membaca dan mempelajari fatwa, SOP, dan petunjuk teknis sebelum memberikan kritik terhadap praktek lembaga keuangan syariah.

Menurutnya, tanpa mempelajari terlebih dahulu fatwa dan praktek LKS sering kali seseorang memberikan kritik yang kurang memiliki acuan yang kuat. Selain itu, Ifham juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti keputusan yang telah difatwa oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang memiliki ahli dari berbagai bidang seperti ahli fikih, ahli ekonomi, ahli regulasi, ahli tafsir, dan lainnya daripada mengikuti fatwa ulama dewean (ulama yang berfatwa menurut ilmu dan pemikirannya sendiri).

Sementara Praktisi Ekonomi Syariah, Adiwarman A Karim mengapresiasi langkah Aceh dalam mengembangkan keuangan Syariah secara top down. Selain melakukan konversi Bank Aceh ke syariah, Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun LKS yang mewajibkan seluruh lembaga konvensional berkonversi.

Hal ini akan memberikan dampak luar biasa dari sisi marketshare maupun dari sisi pergerakan provinsi lain untuk mengikuti langkah strategis yang telah diambil oleh Aceh. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Bank Aceh Syariah yang mampu meraih profitabilitas tinggi dengan persentasse pembiayaan market yang sangat rendah.(una)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved