Opini

“Buruk Rupa Cermin Dibelah”

“Buruk Rupa Cermin Dibelah (Ugly Mirror split)” agaknya peribahasa ini sangat pantas diucap untuk menggambarkan

“Buruk Rupa Cermin Dibelah”
IST
Dr. Munawar A. Djalil, MA, PNS di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerhati Politik-Pemerintahan

Oleh Dr. Munawar A. Djalil, MA, PNS di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerhati Politik-Pemerintahan

“Buruk Rupa Cermin Dibelah (Ugly Mirror split)” agaknya peribahasa ini sangat pantas diucap untuk menggambarkan kondisi pemerintahan Aceh saat ini. Kenapa tidak, lebih kurang dua tahun usia Pemerintah Aceh Hebat ternyata mendung di langit Pemerintahan Aceh tak kunjung menunjukan tanda-tanda akan tersibak menjadi cerah.

Bahkan, kalau kita mengikuti perkembangan akhir-akhir ini kita dibuat geram dengan beragam pandangan dan tudingan baik dari kalangan pengamat maupun para elit politik Aceh terkait capaian target yang telah dipublikasi dengan tema tayangan “2 tahun jejak Aceh Hebat 2019” yang terlihat di banyak baliho seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar.

Sebut saja pendapat pengamat ekonomi Rustam Efendi, dia mengatakan realisasi pembangunan Aceh tak mencapai target sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2017-2022, malah publikasi tersebut cenderung tidak transparan dan ditutup tutupi, misalnya Nilai Tukar Petani (NTP) untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani.

Berbalas pantun pun terjadi, Jubir Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Gani langsung menjawab dengan pernyataannya walau belum mencapai target tapi sudah “on the track” ke arah yang positif (Serambi Indonesia, 16 Juli 2019). Yang menarik komentar politisi kondang Aceh Nurzahri dalam mensikapi capaian pembangunan Aceh Hebat selama dua tahun.

Menurutnya Pemerintah Aceh harus mengevalusi seluruh isi RPJM 2017-2022 dengan mengoreksi target-target yang ingin dicapai, jangan hanya ingin kelihatan hebat lantas memasang target tinggi-tinggi (Serambi Indonesia, 17 Juli 2019), dan yang tak kalah seru pendapat Kausar yang berasumsi bahwa terdapat anggaran sebanyak 2 triliun yang tidak terealisasi yang kebanyakannya adalah dana aspirasi (pokok pikiran anggota dewan).

Sebagai review ulang bahwa polemik eksekutif-legislatif Aceh seperti ini juga pernah terjadi setahun yang lalu. Masih segar dalam ingatan kita, ketika Irwandi Yusuf menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Di satu sisi legislatif menginginkan seluruh aspirasi mereka ditampung oleh eksekutif dan di sisi lain pihak eksekutif mengendus adanya permasalahan teknis yang dipastikan akan bermuara ke permasalahan hukum kalau aspirasi dewan diakomodir.

Hal inilah yang menjadi awal punca kekisruhan itu terjadi, sehingga hubungan Gubernur dengan DPRA semakin tidak harmonis. Akibatnya 42 orang anggota DPRA sepakat mengajukan interpelasi terhadap Gubernur Aceh. Jawaban Gubernur terhadap interpelasi itu pun ditolak oleh DPRA dalam rapat paripurna istimewa di gedung utama DPRA yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh saat itu.

Nah, dalam kontek ini penulis memandang bahwa pendapat para politisi kita selama ini cenderung tidak objektif malah sarat kepentingan, karena seolah-olah di mata mereka yang salah hanyalah pihak eksekutif. Padahal, ada “kebiasaan buruk” dan itu terjadi di setiap pembahasan anggaran bahwa program atau kegiatan dari anggota dewan selalu diajukan menjelang pengesahan APBA, lazimnya kalau eksekutif tak setuju dengan usulan itu, maka pihak legislatif “ngambek” untuk tidak melanjutkan pembahasan anggaran.

Saya yakin ada persoalan teknis dalam prosedur dan mekanisme pengajuan aspirasi yang nantinya akan berimbas ke permasalahan hukum kalau seandainya anggaran ini diakomodir dan direalisasikan oleh eksekutif. Pengalaman penulis bahwa semua dana aspirasi dewan dipastikan akan dieksekusi oleh eksekutif kalau sesuai dengan aturan yang berlaku.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved