LSM Jang-Ko: Kunjungan Plt Gubernur ke AS Harus Jawab Keinginan Masyarakat Selamatkan Lingkungan

Kunjungan Plt. Gubernur Aceh ke Oregon, Amerika Serikat harus dapat menjawab keinginan masyarakat Aceh, menyelamatkan alam dari kerusakan lingkungan.

LSM Jang-Ko: Kunjungan Plt Gubernur ke AS Harus Jawab Keinginan Masyarakat Selamatkan Lingkungan
For Serambinews.com
Koordinator LSM Jang-Ko, Maharadi memegang surat yang dilayangkan kepada Presiden RI, serta ditujukan kepada sejumlah menteri terkait dengan penolakan kehadiran tambang di daerah itu, Selasa (10/4/2019). 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) berharap program Aceh Green tidak hanya sebatas narasi basi.

Kunjungan Plt. Gubernur Aceh ke Oregon, Amerika Serikat harus dapat menjawab keinginan masyarakat Aceh, menyelamatkan alam dari kerusakan lingkungan.

"Kita ingin ada langkah konkrit dari Plt. Gubernur Aceh dalam realisasi Program Aceh Green," kata Maharadi koordinator Jang-Ko, Selasa (23/7/2019).

Salah satu langkah konkrit yag bisa segera ditempuh Pemeeintah Aceh adalah megeluarkan peraturan tentang moratorium Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah diberlakukan Pemerintah Aceh sejak Oktober 2014 hingga berakhir 5 Juni 2018.

Baca: Jaringan Anti Korupsi Gayo Dukung Langkah Plt Gubernur Aceh Gugat Peraturan Menteri ESDM

Baca: Ketua Harian PNA Kritik Plt Gubernur ke Amerika, Kasus Dana 2 T dan APBA-P Lebih Urgent Diselesaikan

Baca: Mandeknya Dana Hibah Dayah dalam Rp 2 Triliun, Haji Uma: DPRA Berhak Panggil Plt Gubernur

Plt Gubernur Aceh ke USA antara lain dalam rangka mempelajari pengelolaan hutan, agar dapat memperkuat Perhutanan Sosial/Hutan Adat, termasuk mengetahui secara langsung bagaimana USA melakukan penanggulangan kebakaran hutan.

"Kami berharap sepulang Plt. Gubernur dari Oregon AS dapat segera meralisasikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Aceh. Tentu dengan di keluarkannya Peraturan Gubernur tentang Hutan Adat di Aceh," kata Maharadi.

Penetapan Hutan Adat adalah bentuk kedaulatan masyarakat adat di Aceh.

"Karena adat memiliki kaidah dan nilai-nilai yang lebih adil dan berkelanjutan di banding dengan janji-janji kemajuan di usung oleh kapitalisme," demikian Maharadi. (*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved