Petugas Bongkar Tujuh Kios Ilegal

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banda Aceh kembali membongkar tujuh kios ilegal berkonstruksi

Petugas Bongkar Tujuh Kios Ilegal
IST
M HIDAYAT, Kepala Satpol PP Kota Banda Aceh

BANDA ACEH - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banda Aceh kembali membongkar tujuh kios ilegal berkonstruksi papan di Jalan Prof Ali Hasyimi, Gampong Ilie, Banda Aceh, Senin (22/7) sekira pukul 9.30 pagi. Ketujuh kios tersebut terbukti melanggar karena dibangun di atas Garis Sempadan Bangunan (GSB) serta masuk dalam kawasan penataan e-parking.

Awalnya, petugas menggunakan alat berat merobohkan dua unit kios baru berkonstruksi papan. Berhubung sisa lima kios lagi sudah memiliki instalasi listrik, pedagang meminta untuk membongkar sendiri bangunannya agar tak terjadi korsleting. Satpol PP pun mengabulkan permintaan pedagang dengan memberi batas waktu pembongkaran hingga Selasa (23/7).

Demikian disampaikan Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, M Hidayat kepada Serambi di sela penertiban kemarin. Dia mengungkapkan, selain dibangun di atas area yang diklaim sebagai tanah gampong, kios-kios tersebut juga berdiri di lokasi penataan e-parking atau parkir elektronik yang sedang dibangun Dinas Perhubungan.

“Tahapan sudah kami lakukan secara persuasif sekitar tiga minggu, baik lewat surat maupun secara lisan. Penertiban ini juga didukung pihak gampong,” ucap Hidayat. Disebutkan, tujuh kios yang dibangun tanpa izin itu selama ini berjualan ikan, kelontong, dan adapula yang belum beroperasi.

Hidayat mengaku sudah memantau jajaran kios yang tak sesuai aturan tersebut sejak lama. Dia juga mengungkapkan ada banyak bangunan liar yang selama ini luput dari pengawasan, yang ke depan akan ditertibkan. “Para pedagang atas inisiatif sendiri membangun di situ tanpa izin. Seandainya pun mereka mau mengurus, izin juga tak bisa dikeluarkan karena lokasinya berada di GSB,” tegasnya.

Kasatpol PP Banda Aceh yang juga hadir saat pembongkaran tersebut menilai adanya penolakan dari pedagang merupakan hal wajar. Namun penertiban tersebut harus dilakukan dalam rangka mengedukasi pedagang agar taat aturan, serta menciptakan kawasan parkir yang baik. “Sebenarnya sejak minggu lalu sudah harus kami tertibkan, tapi mereka minta penambahan waktu. Sekarang saat akan ditertibkan, mereka minta membongkar sendiri. Ya kami turuti supaya material bangunan bisa mereka manfaatkan lagi nantinya,” timpalnya.

Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, M Hidayat mengimbau kepada masyarakat yang ingin membangun usaha agar terlebih dulu mengurus izinnya di dinas terkait. “Urus dulu izin usaha dan izin bangunannya dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau ingin membangun di tempat terlarang, jangan memaksakan kehendak karena konsekuensinya akan kami bongkar dan merugikan si pembangun,” ujarnya.

Menurut Hidayat, pembangunan usaha di lokasi terlarang tidak hanya merugikan si pemilik usaha sendiri, tetapi juga merusak penataan kawasan dan mengganggu masyarakat. “Banyak orang yang mengeluh karena tak ada lokasi parkir. Kalau ada pedagang yang bikin bangunan di GSB, tentu akan memaksa orang lain untuk parkir di badan jalan sehingga mengganggu lalu lintas,” tukasnya.(fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved