Plt Gubernur Nova Sudah Teken Surat Izin Penahanan Darmili

Secara administratif, Jafar menyatakan bahwa izin penahanan mantan bupati Simeulue itu baru berlaku sejak surat itu diterima oleh penyidik Kejati

Plt Gubernur Nova Sudah Teken Surat Izin Penahanan Darmili
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Rumah mantan bupati Simeulue, Darmili yang berada Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh yang disita penyidik Kejati Aceh. 

Plt Gubernur Nova Sudah Teken Surat Izin Penahanan Darmili

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dikabarkan sudah meneken surat permohonan izin penahanan Darmili, tersangka dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2002-2012. 

Kepastian itu disampaikan oleh Asisten I Setda Aceh Dr M Jafar SH Mhum menjawab Serambinews.com, Selasa (23/7/2019). “Sudah,” katanya.

Tapi, Jafar mengaku tidak mengetahui persis kapan surat itu diteken oleh Plt Gubernur sebelum Nova bertolak ke Amerika Serikat.

Baca: Sabu Dominasi Kasus Narkoba di Polresta Banda Aceh, 218 Tersangka Ditahan, Termasuk 3 Oknum Polisi

Asisten I Setda Aceh Dr M Jafar SH M.Hum
Asisten I Setda Aceh Dr M Jafar SH M.Hum (ist)

Secara administratif, Jafar menyatakan bahwa izin penahanan mantan bupati Simeulue itu baru berlaku sejak surat itu diterima oleh penyidik Kejati.

Sementara Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Aceh, T Rahmatsyah SH MH yang dihubungi Serambinews.com mengatakan, sampai pukul 17.00 WIB dirinya belum menerima surat balasan Gubernur Aceh.

 “Saya belum terima, besok saya cek lagi,” katanya.

 Sekedar mengulang, kasus PDKS ini mulai ditanggani penyidik Kejati Aceh sejak tahun 2015.

Baca: Penyidik Kejati Sita Rumah dan Mobil Darmili yang Ada di Neusu Aceh, Banda Aceh

Dalam kasus itu, penyidik juga menetapkan Darmili sebagai tersangka sejak 18 Maret 2016, tapi hingga sekarang belum ditahan.

Karena sebagai anggota DPRK Simeulue aktif, penahanan Darmili harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved