Cegah Fitnah dan Keributan Warga, Keuchik Harus Kelola Dana Desa Transparan

Keuchik harus mengelola dana desa secara transparan, guna menncegah terjadi keributan warga dan fitnah.

Cegah Fitnah dan Keributan Warga, Keuchik Harus Kelola Dana Desa Transparan
Acehselatan.com
Ilustrasi 

Laporan Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Keuchik harus mengelola dana desa secara transparan, guna menncegah terjadi keributan warga dan fitnah.

Kejadian penyegelan atau perusakan kantor keuchik, berbuntut dari keuchik sebagai pengguna anggaran tidak jujur dalam mengelola dana desa.

Keuchik dilarang menangani sendiri proyek fisik di gampong. Mulai membeli besi, pasir, semen, kayu dan lainnya, semua diborong oleh keuchik.

"Tidak boleh keuchik mengerjakan sendiri proyek," kata Kapolres Pidie, AKBP Andy Nugraha Setiawa Siregar SIK, melalui Waka Polres, Kompol Iskandar SE Ak, kepada Serambinews.com, Rabu (22/7/2019).

Ia menjelaskan, proyek fisik menggunakan dana gampong kwalitasnya wajib bagus, sebab proyek tersebut dikerjakan secara swakelola.

Pekerjaan dilakukan dengan sistem swakelola tidak mengambil untung, karena dikerjakan sendiri oleh masyarakat.

"Untuk itu, keuchik jangan mencari kekayaaan dengan dana gampong. Keuchik harus jujur mengelola dana desa," tegasnya.

Baca: Polisi Periksa Mantan Keuchik Blang Makmur Abdya Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 445 Juta

Baca: Rp 22,88 M Dana Desa Tahap II di Lhokseumawe belum Bisa Dicairkan 

Baca: Rp 62 Juta Dana Desa Matang Maneh Raib, Begini Kronologisnya

Ia melanjutkan, jika keuchik tidak jujur mengelola dana desa, maka keuchik harus siap diproses secara hukum. Banyak kasus keuchik yang ditangkap karena melakukan korupsi terhadap dana gampong.

"Misalnya di dalam RAB besi yang harus digunakan besi 12, namun saat pelaksanaan proyek menggunakan besi 10. Begitu juga tidak sampai volume. Itu tidak boleh terjadi," sebutnya.

Menurutnya, keuchik jangan dibodoh-bodohkan sehingga saat terjadi kasus korupsi keuchik yang masuk sendiri ke dalam penjara.

Begitu juga camat tidak meminta dana 17 Agustus kepada keuchik. Sebab, keuchik tidak ada pos dana untuk kegiatan di kecamatan. Jika memang keuchik ingin memeriahkan 17 Agustus, keuchik bisa melaksanakan di gampong menggunakan dana desa.

"Keuchik juga jangan pernah memberikan uang kepada kabid DPMG untuk memukuskan LPJ. Jika itu terjadi bisa terkena operasi tangkap tangan (OTT). Untuk jangan pernah memberikan dalam bentuk apa pun," jelasnya. (*)

Penulis: Muhammad Nazar
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved