Salam

Kemiskinan Aceh Dinilai Aneh

Direktur Eksekutif Asian Development Bank (ADB), Dr Syurkani Ishak Kasim mengatakan, kemiskinan di Aceh

Kemiskinan Aceh Dinilai Aneh
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
SYURKANI ISHAK KASIM, Direktur Eksekutif ADB

Direktur Eksekutif Asian Development Bank (ADB), Dr Syurkani Ishak Kasim mengatakan, kemiskinan di Aceh mengherankan masyarakat Indonesia dan dunia. Soalnya, anggaran yang banyak ternyata tidak mampu mengurangi angka kemiskinan yang hingga kini masih 15,68 persen atau di atas rata-rata nasional yang hanya 9,66 persen.

“Aneh bukan hanya bagi nasional, bagi internasional pun aneh. Artinya, angka kemiskinan di Indonesia 9 persen atau sudah satu digit, sehingga kalau ada daerah yang memiliki angka kemiskinan jauh di atas itu, mungkin ada hal-hal yang perlu segera ditangani,” kata Direktur Eksekutif ADB itu.

Menurut Syurkani, jika terdapat kantong kemiskinan yang tinggi, harus ditelusuri apa penyebabnya. Kalaulah mereka miskin lantaran tidak punya pekerjaan, maka harus ditelisik lagi apakah disebabkan lapangan kerja tidak tersedia atau karena pendidikan dan skill yang tidak sesuai kebutuhan pasar. Jika satu keluarga miskin, kata dia, di mana-mana ada. Akan tetapi, jika terdapat satu kampung atau satu daerah tertentu miskin, pasti ada yang keliru.

“Jika terkait skill, kita bisa berdayakan BLK, diklat, politeknik, bahkan bisa memberdayakan universitas untuk jangka panjang. Semua harus ada cara. Tapi, tidak bisa dilakukan dengan cara sepotong-sepotong,” tandas Syurkani.

Diakui, ada yang mengatakan Aceh tertinggal karena sebagai wilayah bekas konflik. Namun, Syurkani berharap masyarakat untuk tidak lagi melihat ke belakang. Terlebih lagi, banyak daerah bekas konflik kini sangat maju. Dia mencontohkan Vietnam, di berbagai provinsi kawasan bekas konflik itu menggeliat roda ekonomi. Kini, Vietnam merupakan negara paling tinggi pertumbuhan ekonominya di ASEAN. Tiongkok dengan jumlah penduduk sekira 1,4 miliar jiwa, tingkat kemiskinannya hanya 0,7 persen. Kamboja pun kini maju. Bisa pula mencontoh negara-negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakstan, dan Azerbaijan. “Kazakstan sebentar lagi menjadi negara maju. Menurut saya, yang paling penting itu komitmen,” tandas Syurkani.

Ya, tadinya kita berpikir persoalan kemiskinan Aceh hanya jadi bahan perbincangan Aceh dan Pusat. Ternyata dunia juga memperhatikan. Dan, kini kita tahu bahwa kemiskinan sudah menjadi barang yang dianggap aneh atau mengherankan.

Setiap kali membicarakan kemiskinan Aceh, kita tak bisa mengelak dari hitung-hitungan dana otonomi khusus. Sejak tahun 2008 hingga 2019, Pusat sudah mengucurkan anggaran dana Otsus untuk Aceh sebesar Rp 73,83 triliun. “Namun, dengan jumlah dana sebanyak itu, ternyata belum membuat rakyat Aceh sejahtera,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Sulaiman Abda, kepada pers beberapa waktu lalu.

Mengutip Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan orang miskin, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Hasil pengamatannya sebagai wakil rakyat, Sulaiman Abda menduga, aliran dana Otsus tidak tepat sasaran saat sampai ke kabupaten/kota di Aceh. “Kok, semakin meningkatnyaa dana Otsus, kemiskinan di Aceh semakin memprihatinkan, ini ada yang salah,” katanya.

Yang juga menjadi catatan penting kita adalah, ketergantungan Aceh pada Otsus itu sangat siginifikan. Menelisik setiap Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, dana otsus menempati porsi terbanyak sebagai pendapatan daerah, yakni 56 persen. Misalnya pada APBA 2017, dari total pendapatan Rp14,3 triliun, hanya Rp 2 triliun saja yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Artinya, ada beberapa pekerjaan rumah bagi Aceh ke depan ini. Pertama, meneliti mengapa masyarakat Aceh miskin. Kedua, menelusuri aliran dana otsus yang tidak mendorong menurunnya angka kemiskinan di Aceh. Dan, ketiga menggenjot pendapatan asli Aceh agar tak terlalu tinggi ketergantungan pada dana Otsus.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved