‘Kita Tidak Mau Teungku Tersangkut Kasus Hukum’

Pemerintah Aceh tidak ingin di kemudian hari ada pimpinan dayah yang terjerat kasus hukum karena menerima dana hibah

‘Kita Tidak Mau Teungku Tersangkut Kasus Hukum’
USAMAH EL-MADNY,Kadis Pendidikan Dayah Aceh 

* Kadis Dayah Aceh Tanggapi Dana Hibah untuk Dayah

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh tidak ingin di kemudian hari ada pimpinan dayah yang terjerat kasus hukum karena menerima dana hibah yang tidak sesuai prosedur. Sebab, hal itu pada akhirnya juga akan nama baik dan kewibawaan dayah di Aceh. Apalagi, jika pimpinan dayah terjerat kasus hukum karena masalah uang. Demikian antara lain disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Dayah Aceh, H Usamah El-Madny SAg MM, kepada Serambi, kemarin, ketika diminta tanggapannya soal keluhan teungku (pimpinan dayah) yang merasa dibola-bolai dan kecewa karena hingga saat ini dana hibah untuk dayah/pesantren belum bisa dicairkan.

Menurut Usamah, dana hibah dayah untuk dayah belum bisa dicairkan karena proses penganggarannya dilakukan tidak sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemda.

Usamah meminta semua pihak untuk tenang terkait belanja hibah untuk dayah tahun anggaran 2019. Sebab, menurutnya, saat ini sedang dirumuskan jalan keluar agar dana itu dapat dicairkan tanpa berpotensi terjadi kasus hukum di kemudian hari. “Pemerintah Aceh berhati-hati dalam masalah ini karena wajib menjaga marwah ulama dan teungku dayah di Aceh. Pemerintah Aceh dan kita semua juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan dayah dan ulama dayah di Aceh,” ungkapnya.

Usamah juga mengajak jajaran dayah untuk merenungi subtansi pesan yang disampaikan Tgk H Faisal Ali alias Lem Faisal, alumni Dayah Mudi Mesra Samalanga yang juga Wakil Ketua MPU Aceh, seperti dilansir Serambi Indonesia, kemarin. “Dana hibah dayah di Dinas Pendidikan Dayah Aceh tetap penting. Selaras dengan pesan Lem Faisal, jajaran dayah juga harus ekstra hati-hati ketika ada pihak-pihak yang menyeret dayah kedalam pusaran hibah yang tidak sesuai ketentuan itu,” tegas Usamah.

Usamah menyebutkan, total belanja hibah untuk dayah untuk tahun ini Rp 468.435.000.000. Dari jumlah itu, terdapat usulan pokok pikiran (pokir) anggota DPRA sebesar Rp.396.555.000.000. Ditambahkan, usulan itu masih terus diproses pihaknya agar tak berpotensi menjadi kasus hukum di kemudian hari. “Sekali lagi, dukungan Pemerintah Aceh terhadap dayah masih tetap menjadi perhatian dan pada saat yang sama Pemerintah Aceh juga konsern menjaga wibawa dan kehomatan ulama Aceh,” tutup Usamah El-Madny.

Informasi lain yang dihimpun Serambi, kemarin, dalam Permendagri itu salah satunya mengatur tentang usulan pokok pikiran (pokir) anggota legislatif harus diusulkan tujuh hari sebelum Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat provinsi dilaksanakan. Setelah itu, pemerintah memasukkan atau menginput semua usulan atau program tersebut ke dalam e-planing.

Sementara menurut sumber terpercaya Serambi, Kepala Biro Hukum dan Kadis Keuangan Aceh tidak mau memaraf surat keputusan (SK) usulan dana hibah untuk dayah/pesantren yang jumlahnya mencapai Rp 400 miliar tersebut karena terbentur dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Buntutnya, Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, juga tidak mau menandatangani SK dana hibah untuk dayah/pesantren dengan alasan yang sama yaitu terbentur aturan hukum.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved