Sekda Definitif Sudah Mendesak

Keberadaan sekretaris daerah (sekda) Aceh yang defenitif sudah sangat mendesak

Sekda Definitif Sudah Mendesak
IST
Iskandar Usman Al-Farlaky

* Plt Gubernur Diminta Berkonsultasi ke Setneg

BANDA ACEH - Keberadaan sekretaris daerah (sekda) Aceh yang defenitif sudah sangat mendesak. Selain terkait dengan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) APBA 2019 yang pencairannya terkendala, juga karena pentingnya peran sekda dalam pembahasan APBA 2020. Saat ini, sekda Aceh masih dijabat oleh pelaksana tugas (plt) dan masa jabatannya sudah diperpanjang untuk kali kedua.

“Sekda Aceh harus segera didefinitifkan untuk memperkuat pemerintahan di bidang adminitratif. Apalagi SK (surat keputusan) Plt sekda yang sekarang akan berakhir pada Juli 2019,” kata Anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, kepada Serambi, Rabu (24/7).

Untuk itu, ia meminta kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah segera berkonsultasi dengan Sekretariat Negara (Sekneg) agar SK Sekda definitif bisa segera turun. Sebab menurut dia, ketiadaan sekda defenitif ini menjadi salah satu alasan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk tidak mencairkan dana hibah dan bansos APBA 2019.

“Tidak adanya sekda definitif juga menjadi salah satu alasan TAPA dalam hal teken-meneken untuk kegiatan hibah seperti bantuan untuk dayah, masjid, balai pengajian, serta jalan yang masuk kewenangan kabupaten/kota nantinya,” ujar Ketua Fraksi Partai Aceh ini.

Seperti diketahui, terhitung sejak 1 Februari 2019, sekda Aceh resmi dijabat Plt yang diisi oleh Ir Helvizar Ibrahim MSi. Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT menunjuk Helvizar untuk menggantikan Drs Dermawan MM yang memasuki masa purnatugas pada 31 Januari 2019. Penunjukkan Helvizar ini dilakukan karena hingga menjalang berakhirnya masa jabatan Dermawan, Presiden belum menerbitkan SK sekda definitif dari tiga nama yang diajukan.

Ketiga nama calon Sekda Aceh tersebut yaitu, M Jafar yang saat ini menjabat asisten I, Taqwallah (Asisten II) dan Kamaruddin Andalah sebagai Asisten III. Nama ketiganya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kantor Sekretariat Negara pada Desember 2018. Namun hingga akhir Juli 2019 ini, masih belum jelas siapa nama yang akan ditunjuk menjadi Sekda Aceh.

Menurut Iskandar, terkesan ada pertarungan lobi-lobi dalam penentuan Sekda Aceh tersebut. “Kesannya seperti ada aroma tarik ulur antara tiga nama itu. Tetapi siapa pun itu harus yang terbaik untuk Aceh, jangan mengantung seperti ini,” ujar Iskandar.

Politisi Partai Aceh ini menyampaikan, dalam PP 58 tahun 2009 pada pasal 23 disebutkan bahwa ayat (1) untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Aceh, Gubernur menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, ayat (3) masa jabatan pejabat pelaksana tugas Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota paling lama 3 bulan, ayat (4) apabila dalam waktu 3 (bulan) jabatan Sekretaris Daerah Aceh belum dapat diisi oleh pejabat yang definitif, perpanjangan penugasan pejabat pelaksana tugas Sekretaris Daerah Aceh dilakukan setelah berkonsultasi dengan Presiden.

Iskandar menambahkan, selaku Ketua TAPA, status Sekda Aceh definitif sangat lah penting, apalagi untuk perihal proses pembahasan anggaran dan memberi pertimbangan TAPA pada sejumlah kegiatan Pemerintahan di Aceh.

“Aceh ini sepertinya bertabur Plt, gubenurnya sendiri Plt, MAA juga Plt, Baitul Mal Plt, BPMA juga Plt, serta Plt PDPA. Sebaiknya kondisi Plt ini harus segera diakhiri agar birokrasi berjalan dengan baik. Sebab, tidak semua kebijakan strategis boleh diambil oleh birokrat yang berstatus Plt,” demikian Iskandar Usman.

Pendapat yang sama juga disampaikan Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani. Keberadaan sekda Aceh defenitif dia katakan sangat penting karena hal itu berhubungan dengan layanan birokrasi yang dalam kurun waktu berapa bulan ini mengalami stagnasi (tidak bergerak).

“Karena ada kebijakan strategis dan berdampak besar tidak dapat dilaksanakan karena berhubungan status jabatan sekda yang tidak definitif,” kata Askhalani kepada Serambi, tadi malam.

Askhalani mengatakan, berlarut-larutnya penentuan Sekda Aceh defenitif disebabkan adanya tarik ulur kepentingan politik yang cukup kuat, apalagi ketiga calon memiliki karakteristik yang sangat berbeda. “Jika melihat kondisi sekarang, menunjukkan adanya gesekan politik yang mempengaruhi kenapa upaya mendefinitifkan Sekda berjalan sangat alot dan lama,” tambahnya.

Kemudian jika merujuk Perpres Nomor 3 tahun 2018, maka sekda harus segera definitif. “Karena jika itu tidak dilakukan maka pemerintah melanggar aturan dan secara dogma hukum maka perbuatan tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak baik, yaitu ketidakpatuhan pemerintah terhadap Perpres tersebut,” demikian Askhalani.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved