Senator Fachrul Razi Desak Kadistanbun Aceh Cabut Laporan di Polda dan Bebaskan Keuchik Munirwan

Senator Fachrul Razi mengatakan Distanbun Aceh harus segera mencabut laporan di Polda Aceh karena Tgk Munirwan merupakan seorang kepala desa.

Senator Fachrul Razi Desak Kadistanbun Aceh Cabut Laporan di Polda dan Bebaskan Keuchik Munirwan
IST
Tgk Munirwan, Keuchik Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, berdiri di depan sel Mapolda Aceh, Selasa (23/7/2019).

Senator Fachrul Razi Desak Kadistanbun Aceh Cabut Laporan di Polda dan Bebaskan Keuchik Munirwan

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Senator H Fachrul Razi MIP yang juga Pimpinan Komite I DPD-RI mendesak Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Aceh, A Hanan mencabut laporannya di Polda Aceh terkait kasus penggunaan benih tanpa lebel yang melibatkan Keuchik Meunasah Rayek, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Tgk Mun atau Tgk Munirwan.

 “Pemerintah itu membina, bukan mengkriminalisasi rakyat,” tegasnya di Senayan, Kamis (25/7/2019).

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) melaporkan Keuchik Meunasah Rayek, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Tgk  Mun, ke Polda Aceh, terkait kasus dugaan penjualan benih padi tanpa label  IF8, Tgk Mun yang juga Direktur PT Bumades Nisami —anak usaha Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)— kemudian ditahan di Polda Aceh setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 23 Juli 2019.

Senator Fachrul Razi mengatakan bahwa Distanbun Aceh harus segera mencabut laporan di Polda Aceh karena Tgk Munirwan merupakan seorang kepala desa yang hanya menjadi korban terkait penggunaan benih bibit padi.

Menurut Fachrul Razi, larangan juga tidak mendasar dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena Mahkamah Konsitusi telah mengabulkan pengujian Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. 

Baca: Misteri Bibit Padi IF8 yang Membuat Keuchik Meunasah Rayeuk Nisam Dijebloskan ke Sel, Ini Faktanya

Baca: Hadapi Tiga Laga Tandang, Persiraja Banda Aceh Boyong 18 Pemain

Baca: Sumatera Barat 4 Kali Diguncang Gempa Hingga Kamis Dini Hari Tadi

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 99/PUU-X/2012 perihal uji materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Menurut MK, Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri. 

“Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menjadi menyatakan, ‘Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah kecuali hasil pemuliaan oleh perorangan petani kecil dalam negeri.

Halaman
12
Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved