Syarifah Munirah, Perjuangkan TPK untuk Guru

MENJELANG delapan bulan dalam tahun 2019 ini, tunjangan prestasi kerja (TPK) untuk guru SMP di Banda Aceh

Syarifah Munirah, Perjuangkan TPK untuk Guru
IST
Syarifah Munirah

MENJELANG delapan bulan dalam tahun 2019 ini, tunjangan prestasi kerja (TPK) untuk guru SMP di Banda Aceh yang seharusnya sudah diterima sejak Januari lalu hingga sekarang belum juga cair. Meski begitu, Anggota Badan legislasi (Banleg) DPRK Banda Aceh, Syarifah Munirah SAg, mengaku akan tetap memperjuangkannya hingga guru mendapatkan tunjangan tersebut. Alasannya, kata Syarifah, karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Andaikan tak bisa ditambah, menurutnya, maka jangan ditiadakan TPK yang sudah mereka terima selama ini sebesar Rp 1 juta (belum dipotong pajak) per orang per bulan.

“Mereka sampai nangis menyampaikan ke saya untuk memperjuangkan tunjangan prestasi kerja itu. Guru kan susah, karena dengan gaji sedikit mereka umumnya juga ada ambil kredit rumah, motor. Dan dengan uang tunjangan prestasi kerja itulah mereka bayar uang sekolah anak dan berbagai keperluan lain,” tutur Syarifah kepada Serambi via telepon, Rabu (24/7), yang mengaku sedang berada di Jakarta untuk pembahasan perbaikan qanun tata ruang detil Banda Aceh dengan kementerian terkait.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu melanjutkan, setiap dirinya melakukan pertemuan dengan guru, mereka selalu mengeluh bahwa hingga kini TPK tersebut belum dibayarkan, dan meminta dirinya untuk menyampaikan hal tersebut ke Wali Kota Banda Aceh. Namun, ia juga meminta guru tersebut beraudiensi dengan Komisi D DPRK Banda Aceh. “Sebab, belum tentu juga kawan-kawan di banggar sepekat untuk membahas masalah tujangan itu di RAPBK Perubahan, Saya juga sudah mewanti-wanti Pak Wali. Saya bilang ke Pak Wali, bapak itu sudah janji dengan guru-guru jangan sampai bapak nggak plot. Mereka sangat kecewa, tolonglah diperjuangkan Pak,” kata Syarifah.

Keluhan guru tersebut juga disampaikannya ke Sekdako Banda Aceh. Bahkan, ia mengaku sampai ngotot dengan anggota dewan lain agar TPK guru dapat disetujui. “Saya sudah ngotot sama kawan-kawan, kalaupun misalnya kalian enggak setuju, maka gunakan saja hak saya yang diperuntukkan oleh dewan,” tandas Syarifah.

Hal lain yang membuatnya terus memperjuangkan aspiras guru, sambung Syarifah, karena seorang istri atau ibu harus memikirkan bagaimana mengatur uang yang sedikit agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. “Perempuan lebih peduli dengan hal-hal seperti itu, karena kita seorang ibu. Kalau uang yang diberikan suami sedikit bagaimana kita mengaturnya. Suami kalau sudah kasih, ya sudah, kita yang harus mikir bagaimana mengatur uang yang sedikit itu,” ungkapnya.

Syarifah menyampaikan ada beberapa anggota dewan yang menganggap TPK untuk guru tidak terlalu krusial, karena mereka juga punya dana sertifikasi. Tapi, menurut Syarifah, anggapan itu kurang tepat karena tidak semua guru menerima sertifikasi, dan bagi yang mendapat dana sertifikasi juga harus menunggu 3 sampai 6 bulan baru cair.

“Lalu bagaimana guru memenuhi kebutuhan setiap bulan, hanya TPK yang dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka seperti selama ini,” sebut Syarifah mengutip keluhan guru yang disampaikan kepadanya. Ia berharap, dalam APBK Perubahan tahun ini tunjangan tersebut untuk guru dapat dianggarkan. “Mereka (anggota dewan) akan duduk banggar, ini saatnya kita anggarkan di APBK Perubahan. Harapannya di sini,” pungkas Syarifah Munirah.(mawaddaturl husna)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved