Salam

Kasus IF8 Jangan Korbankan Petani

Teungku Munirwan, Keuchik Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, harus menerima kenyataan pahit

Kasus IF8 Jangan Korbankan Petani
SERAMBINEWS.COM/IST
Teungku Munirwan dan ilustrasi Padi IF8 

Teungku Munirwan, Keuchik Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, harus menerima kenyataan pahit dengan mendekam di sel Mapolda Aceh. Dia ditahan sejak Selasa (23/7) setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan memproduksi dan mengedarkan benih padi jenis IF8 yang belum berlabel (bersertifikat).

Kasus ini menjadi buah bibir banyak orang karena tersangka diadukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Aceh, A Hanan SP MM justru setelah tersangka berhasil mengembangkan bibit padi IF8 menjadi bibit unggul dengan produktivitas yang melimpah setiap kali panen. Bahkan masyarakat Aceh Utara saat ini tak mau lagi beralih ke bibit lain. Dan, belum ada pula petani yang merasa dirugikan atas peredaran benih padi itu.

Namun, A Hanan sudah menyetop peredaran dan penjualan benih padi IF8 yang belum bersertifikat. Hal itu, menurut A Hanan, karena peredarannya melanggar sejumlah pasal UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (SBT). Yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan setiap orang yang menjual benih tanpa sertifikat dapat dihukum maksimal tiga tahun penjara.

Yang dialami Munirwan bukan kasus pertama terjadi di negeri ini. Tahun 2010, sedikitnya 12 petani dipenjara karena kasus serupa. Makanya, pada 2012 puluhan puluhan petani menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menuntut penghapusan pasal-pasal 5, 6, 9, 12, dan pasal 60 UU No 12 tahun 2012 tentang SBT.

Menurut para petani larangan menjual benih tanpa sertifikat itu tidak adil. Para petani mempermasalahkan pasal-pasal terkait perbenihan di UU SBT. Menurut mereka pasal tersebut membuat para petani pemulia tanaman pangan setiap saat bisa mengalami kriminalisasi. Selain itu, adanya pasal-pasal tersebut dalam UU SBT juga menghalangi akses petani dalam memenuhi hak atas pangan. “Kenapa pemerintah menghalang-halangi kreativitas petani? Bukankah kami ini juga seperti seniman yang berkreasi dengan membuat benih?” kata satu petani.

Dalam kasus IF8 di Aceh Utara, ternyata masalahnya tak berdiri sendiri. Benih padi IF8 ini diproduksi Asosiasi Bank dan Benih Tani Indonesia (AB2TI), pemulia atau penemunya adalah Prof Dwi Andreas Santosa, yang berkantor di Bogor, Jawa Barat.

Selama ini Prof Dwi Andreas yang juga dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) termasuk pengamat yang selalu mengkritisi berbagai hal tentang pangan dan pertanian. “Namun, di luar itu juga seorang produsen benih yang pernah mendapat proyek dari pemerintah,” kata Pri Menix Dey, Koordinator Nasional Indonesia Food Watch (IFW).

Makanya, Biro Komunikasi Publik, Institut Pertanian Bogor (IPB) secara resmi menyatakan benih padi IF8 bukan produksi institusi IPB. “Kami tegaskan bahwa IF8 tidak ada kaitan sama sekali dengan IPB University sebagai institusi,” tulis Biro Komunikasi IPB University.

Artinya masalah peredaran benih IF8 ini akan panjang, ada persoalan pelanggaran hukum dan juga kemungkinan ada persaingan usaha/proyek di dalamnya. Namun, yang ingin kita katakan bahwa, apapun yang terjadi kelak dalam kasus ini, para petani tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan.

Yang lebih penting, jika memang petani sudah merasa nyaman dan produksi padinya berlipat ganda menggunakan benih IF8, maka pemerintah pun perlu mempertimbangkan untuk kemudahan proses sertifikasi benih itu. Atau, dengan solusi lain, pemerintah menjamin tersedianya benih bersertifikat yang kualitasnya sama dengan IF8 yang selama ini sudah digunakan petani, khususnya di Aceh Utara.

Sebab, soal ketersediaan benih dan sikap petani dalam melihat benih bersertifikat sesungguhnya adalah masalah serius bagi pemerintah. Pertama, ada banyak keluhan petani yang kesulitan memperoleh benih bersertifikat, terutama pada musim tanam serentak. Kedua, mengajak petani untuk menggunakan benih bersertifikat juga bukan hal yang gampang. Banyak petani yang masih “melihat sebelah mata” benih bersertifikat.

Sebuah catatan dari Sumatera Utara menyebutkan, di provinsi yang petani padinya maju itu, hingga kini 70 persen petaninya menggunakan benih nonsertifikat. Artinya, cuma 30 persen petani yang mau pakai benih bersertifikat. Jadi, sebetulnya, petani lihat hasilnya, bukan sertifikatnya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved