PNA Dorong Revisi UUPA

Partai Nanggroe Aceh (PNA) menggelar rapat pimpinan (rapim) perdana usai Pemilu 2019 di Hotel Hermes Palace

PNA Dorong Revisi UUPA
Samsul Bahri alias Tiyong

* Disepakati dalam Rapim

BANDA ACEH - Partai Nanggroe Aceh (PNA) menggelar rapat pimpinan (rapim) perdana usai Pemilu 2019 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Kamis (25/7). Salah satu agenda yang dibahas adalah mendorong dilakukan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Hal ini patut kita perjuangkan agar semua poin dalam MoU Helsinki dapat diimplementasi seluruhnya,” kata Ketua Harian DPP PNA, Samsul Bahri alias Tiyong, kepada Serambi kemarin.

Pihaknya mengaku akan bekerja sama dengan semua kekuatan politik yang ada di Aceh agar hajat tersebut dapat terwujud. PNA dan partai lain yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) Jilid II akan menjadi lokomotif dalam memperjuangkan revisi UUPA.

Selain mewujudkan poin-poin di dalam MoU Helsinki, PNA menilai revisi UUPA adalah solusi agar Dana Otsus dapat diperpanjang masa berlakunya. PNA akan mendorong agar Dana Otsus ke depan dapat berlaku permanen, dan dengan begitu Aceh tetap memiliki sumber dana yang cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan strategis.

“Kami khawatir jika Dana Otsus suatu saat dihentikan, akan terjadi turbulensi ekonomi, sosial, dan politik yang mengakibatkan Aceh semakin sulit bangkit dari keterpurukan,” ujar Tiyong.

Selain membahas masalah revisi UUPA, dalam rapim itu mereka juga posisi PNA dalam KAB Jilid II. Kehadiran PNA dalam KAB, ungkap Tiyong, sama sekali bukan untuk menghalangi kebijakan-kebijakan dari Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Justru PNA, lanjut Tiyong, akan mendukung penuh pemerintah jika program yang dijalankan sesuai dengan visi misi Irwandi-Nova yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022.

“Kita komit akan mengawal dan memastikan bahwa visi ‘Aceh Hebat’ akan tetap dijalankan oleh Plt Nova ke depan. Kalau ada kebijakan yang melenceng baru akan kita kritisi melalui anggota dewan kita di DPRA,” ungkap anggota DPRA ini.

Pelaksanaan rapim perdana PNA juga bagian dari konsolidasi antar kader. Sebab seperti disampaikan Ketua Harian DPP PNA, Samsul Bahri (Tiyong), menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, PNA mengalami cobaan yang sangat berat setelah Ketua Umum Irwandi Yusuf ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Bahkan banyak orang yang beranggapan PNA sudah tamat dan tak sedikit pengurus serta caleg PNA yang mundur perlahan. Namun pengurus DPP PNA tetap memotivasi para kader agar tetap berjuang secara optimal.

“Alhamdulillah, hasil Pileg menunjukkan perolehan suara dan kursi PNA meningkat signifikan. Yaitu 6 kursi di DPRA dari sebelumnya 3 kursi dan 46 kursi di DPRK seluruh Aceh dari sebelumnya 17 kursi,” kata Tiyong memaparkan hasil yang diraih pada Pemilu lalu.

Karena itu, melalui rapim, Tiyong berharap seluruh DPW agar dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja kepengurusan selama musim Pemilu 2019. Dia meminta di mana ada kekurangan harus segera diperbaiki dan pengurus tidak boleh berleha-leha.

“Kita harus segera menyusun langkah-langkah strategis agar program partai tetap berjalan walaupun musim Pemilu telah usai. Pengurus dan kader PNA harus terus menjaga kepercayaan rakyat. Terutama kepada anggota dewan terpilih agar selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sehingga dalam Pemilu 2024 mendatang, PNA akan menjadi salah satu partai penguasa kursi di parlemen seluruh Aceh,” pungkasnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved