Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Aceh “Menanti Iplementasi”

Kekayaan khazanah bahasa-bahasa dan sastra-sastra daerah merupakan suatu anugrah besar dari Sang Pencipta Tuhan

Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Aceh “Menanti Iplementasi”
IST

Oleh: Iskandar Syahputera, Peneliti di Balai Bahasa Aceh

Bahasa daerah merupakan ciri yang menggambarkan identitas suatu daerah. Bahasa daerah juga mencerminkan akar budaya dan tingkat peradaban suatu etnik atau daerah. Kekayaan khazanah bahasa-bahasa dan sastra-sastra daerah merupakan suatu anugrah besar dari Sang Pencipta Tuhan yang Maha Esa dan Kuasa yang sudah sepantasnya disyukuri dan dijaga kelestariannya oleh segenap anak bangsa.

Namun semua ini tentu saja memerlukan peran dan kepedulian para pengambil kebijakan dalam menentukan arah, dan pedoman pelingdungan dan pelestarian bahasa-bahasa dan sastra-sastra daerah tersebut. Untuk itu sebenarnya sudah terdapat payung hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi para pengambl kebijakan di daerah seperti; Undang-Undang No 24 tahun 2009 pada pasal 41 dan 42 mengenai pelindungan bahasa dan sastra; Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2014 yang juga mengatur tentang pelindungan bahasa dan sastra (bahasa Indonesia dan bahasa Daerah); Selanjutnya juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 tahun 2007 yang menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah.

Merujuk pada payung hukum di atas maka dapatlah mereka dijadikan landasan bagi pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat di daerah untuk menyusun dan mengesahkan sebuah payung hukum didaerah mengenai pelindungan dan pelestarian bahasa-bahasa dan sastra-sastra yang ada di daerah dalam bentuk Perda, Pergub, Perbub, dan Perwal. Sehingga dapatlah dijadikan pedoman bagi para pengambil kebijakan di bawahnya untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa–bahasa dan sastra di daerah khususnya di Provinsi Aceh.

Sebagai perbandingan ataupun rujukan di beberapa daerah atau provinsi lain di Indonesia telah diterbitkan beberapa peraturan daerah mengenai pelindungan dan pelestarian bahasa daerah dan sastra tersebut seperti; Provinsi Sumatera Utara dengan Perda No 8 tahun 2017, tentang pengutamaan bahasa Indonesia dan bahasa dan pelindungan bahasa dan sastra daerah; Provinsi Jawa Tengah dengan Perda No 9 tahun 2012 tentang bahasa, sastra, dan aksara daerah; Provinsi Kalimantan Tengah dengan Perda No 7 tahun 2009 tentang pemeliharaan bahasa dan sastra daerah; selanjutnya diikuti berturut oleh Provinsi Bali; Provinsi Sumatera Selatan; Provinsi Sumatera Barat; Provinsi Jambi; Provinsi Kalimantan Barat; Daerah Istimewa Yogyakarta, dan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Sehingga yang menjadi pertanyaan kapankah provinsi Aceh memiliki Perda Pelindungan bahasa dan sastra daerah? penulis masih berharap semoga melalui tulisan ini dapat menggugah para pengambil kebijakan, dan dewanperwakilan rakyat daerah baik yang berada di provinsi maupun kabupaten dan kota yang ada di provinsi Aceh untuk dapat segera mewujudkan peraturan daerah mengenai pelindungan bahasa dan sastra daerah. Sehingga Aceh dapat juga disandingkan dengan daerah maupun provinsi lain dalam hal kepedulian terhadap usaha-usaha pelindungan, pelestarian, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah yang merupakan akar budaya dan jati diri kedaerahan.

Akan tetapi, sebenarnya tidak begitu kecewa karena diprovinsi Aceh juga sudah terdapat qanun yang mengatur mengenai bahasa dan sastra daerah namun hanya menjadi bagian dari Qanun Kebudayaan Aceh Nomor 12 tahun 2004 yang diterbitkan pada masa gubernur Aceh, Abdullah Puteh yang pada pasal 11 berbunyi; Bahasa dan sastra daerah Aceh perlu dibina, dikembangkan, dan dilestarikan terus-menerus untuk memperkokoh persatuan memperkaya perbendaharaan bahasa dan sastra nasional serta khazanah kebudayaan nasional. Namun agar qanun ini dapat dilaksanakan perlu peraturan-peraturan ataupun petunjuk teknis pelaksanaan ataupun strategi implementasi dari Qanun Kebudayaan Aceh Nomor 12 tahun 2004 pada pasal 11 tersebut sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pemangku kebijakan di daerah. Lebih jauh lagi apabila pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dapat menerbitkan peraturan daerah khusus pada pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia serta pelindungan, pelestarian, bahasa dan sastra daerah seperti yang telah dilakukan oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Khusus pada usaha-usaha pelindungan, pelestarian bahasa dan sastra daerah sebenarnya terdapat dua langkah yang dapat dilakukan yaitu; usaha-usaha pada tahapan konservasi bahasa dan usaha-usaha pada tahapan revitalisasi bahasa.

Konservasi Bahasa dan Sastra Daerah
Adapun yang dimaksud dengan usaha-usaha konservasi adalah usaha-usaha yang dilakukan sebagai langkah pencegahan atau perbaikan dari komponen-komponen bahasa dan sastra daerah yang telah rusak atau hampir rusak sehingga menjadi baik dan dapat mempetahankan keberlangsungan bahasa dan sastra daerah tersebut tetap dalam status bahasa yang aman dan lestari.

Sementara beberapa langkah yang masuk dalam tahapan usaha konservasi adalah; 1) penyusunan sistem bunyi (fonology); 2)penyusunan sistem, bentuk dan kelas kata (morfology); 3) penyusunan sistem tata kalimat (syntaxis); 4) penyusunan sistem aksara (orthographic); dan 5) penyusunan kamus bahasa-bahasa daerah. Apabila bahasa-bahasa daerah tersebut telah terdokumentasi dengan baik maka akan membantu status bahasabahasa daerah tersebut yang apabila pada saat ini statusnya pada tingkat terancam punah maka akan menjadi lebih baik atau bahkan akan meningkat statusnya menjadi pada tingkatan aman.

Namun perlu usaha yang luar biasa untuk meningkatkan sebuahstatus bahasa daerah dari tingkatan terancam punah hingga kembali pada status aman. Tahapan konservasi bahasa adalah baru tahapan awal yang harus dilakukan dan dapat dilanjutkan pada tahapan revitalisasi seperti; menyusun bahan ajar dan mengajarkannya di sekolah-sekolah sebagi muatan lokal.

Sekali lagi perlu payung hukum yang lebih jelas dan memiliki otoritasyang luas khusus pada pelindungan, pengembangan, dan pelestarian bahasa dan sastra daerah sehingga tahapan-tahapan pada konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah dapat diterapkan pada seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi Aceh.

Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah
Revitalisasi bahasa dan sastra daerah adalah sebuah upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru yang khusus digunakan bagi bahasa-bahasa dan sastra daerah yang statusnya pada tingkatan kritis atau terancam punah yang bertujuan agar penutur dan pendukung sastra daerah tersebut bertambah serta penggunaan bahasa dan sastra daerah tersebut meningkat jumlahnya (Ibrahim Ali Gufran, 2018).

Adapun langkah-langkah pada revitalisasi bahasa dan sastra daerah adalah; 1) penyusunan bahan ajar bahasa dan sastra daerah; 2) pemelajaran bahasa daerah; 3) penyedian sistem kebahasaan seperti; tata bahasa, penyusunan kamus, dsb; 4) festival-festival dibidang kebahasaan dan sastra daerah. Sekali lagi seluruh upaya konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah tersebut menanti implementasi dari Qanun Kebudayaan Aceh tahun 2004 pasal 11, atau bahkan perda khusus yang mengatur pelindungan, pengembangan, dan pelestarian bahasa dan sastra daerah.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat dijadikan bahan inspirasidan motivasi bagi para pengambil dan pemangku kebijakan di provinsi Aceh ini agar dapat mengimplementasikan qanun yang telah ada maupun menerbitkan peraturan daerah yang baru khusus pada pelindungan, pengembangan, dan pelestarian bahasa dan sastra daerah yang ada di provinsi Aceh.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved