Tiga PNS Aceh Utara Dipecat, Terlibat Dalam Kasus Ini

Mahkamah Agung menghukum terpidana membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.3 miliar

Tiga PNS Aceh Utara Dipecat, Terlibat Dalam Kasus Ini
kompas.com
Ilustrasi 

Mahkamah Agung menghukum terpidana membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.3 miliar, jika tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan, penggantinya penjara selama 18 bulan

Laporan Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Pemkab Aceh Utara sudah melakukan pemberrhentian dengan tidak hormat (PDTH) atau memecat tiga PNS yang sudah menjadi terpidana dalam kasus korupsi.

PDTH itu dilakukan atas permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bagi PNS/ASN yang terlibat dalam kasus korupsi dan dipertegas dalam putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Ketiganya adalah DF bendahara Dinas Kesehatan Aceh Utara yang tersandung kasus korupsi Rp 2,6 miliar di Dinas Kesehatan Aceh Utara bersumber dari APBK 2014 dan 2015 pada tiga program.

Baca: Satu Remaja Pria dan Dua Wanita Muda akan Dicambuk Masing-masing 100 Kali, Ini Lokasi Eksekusinya

DF divonis 5 tahun penjara denda Rp 200 juta dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Dalam kasus itu Mahkamah Agung menghukum terpidana membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.3 miliar, jika tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan, penggantinya penjara selama 18 bulan.

Kemudian ZK (49) PNS Dinas Kesehatan Aceh Utara tersandung kasus korupsi pengadaan obat di Dinas Kesehatan Aceh Utara, tahun 2006 dengan nilai Kontrak Rp 2,2 miliar lebih.

ZK divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dengan  ketentuan bila tidak membayar, diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan dan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp 117 juta lebih.

Baca: Pedagang Ikan Subulussalam dan Aceh Selatan Berdamai, Ini 7 Butir Perjanjian

Sedangkan satu lagi adalah SB (41) staf Dinas Pemuda olahraga dan pariwisata (Disporapar) Aceh Utara yang tersandung kasus korupsi ketika masih Bendahara Pengeluaran pada Dinas Syariat Islam Aceh Utara tahun 2005-2010.

Pria tersebut diduga menyimpan miliaran rupiah dana APBA dan APBK 2005-2010 untuk pembayaran honor teungku imum (imam) dan guru dayah di rekening pribadinya.

Ketiganya dipecat berdasarkan surat keputusan bupati Aceh Utara.

“Kita hanya menindaklanjuti surat dari Badan Kepegawaian Negara terkait ada PNS yang terlibat korupsi.

Lalu kita menyampaikan surat keputusan PDTH tersebut kepada yang bersangkutan dan itu sudah kita lakukan tiga bulan yang lalu,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara Syarifuddin kepada Serambinews.com, Selasa (30/7/2019).

Baca: Heboh! Gerombolan Anjing Hutan Muncul di Lhoong Aceh Besar, Mangsa Ayam Milik Warga

Penulis: Jafaruddin
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved