Makmur Budiman Dilantik Jadi Ketua ISEI Banda Aceh, Ini Permintaannya ke Pemerintah Pusat

Sejumlah pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Banda Aceh dilantik oleh Sekjen Pengurus Pusat ISEI, Dr Solikin M Zuhro, di Anjong...

Makmur Budiman Dilantik Jadi Ketua ISEI Banda Aceh, Ini Permintaannya ke Pemerintah Pusat
For Serambinews.com
Ketua ISEI Banda Aceh, Makmur Budiman menandatangani berita acara pelantikan pengurus ISEI cabang Banda Aceh yang disaksikan oleh Sekjen Pengurus Pusat ISEI, Dr Solikin M Zuhro, di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Selasa (31/7/2019). 

Makmur Budiman Dilantik Jadi Ketua ISEI Banda AcehIni Permintaannya ke Pemerintah Pusat

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sejumlah pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Banda Aceh dilantik oleh Sekjen Pengurus Pusat ISEI, Dr Solikin M Zuhro, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa (30/7/2019). 

Organisasi tersebut dipimpin oleh Makmur Budiman SE dengan Sekretaris, Mohd Din SE periode 2019-2021.

Dalam kesempatan itu, Makmur Budiman menyampaikan ketidakpastian ekonomi global saat ini berpengaruh ke Aceh, satu diantaranya faktor ekspor dari Aceh menjadi lambat, dan harganya pun menjadi murah.

“Selama ini minyak kelapa sawit kita ekspor ke Cina dan India, namun keduanya membatasi produksi karena permintaan dari Amerika yang mengalami penurunan, sehingga karena tidak ada multi effect kita segera terkena dampaknya,” kata Makmur.

Salah satu jalan keluar terkait hal ini, sebut Makmur, yaitu Aceh perlu membangun pabrik minyak goreng sehingga harga CPO petani tetap aman. Sebab itu, ia meminta pemerintah pusat agar membangun badan pengembangan eskpor di provinsi ini.

Baca: Ditanya Soal Pemblokiran PUBG, Menkominfo: Kita Harus Bicarakan Dahulu

Baca: DPRA Keluhkan Sikap Eksekutif yang Tak Mau Cairkan Dana Bansos dan Hibah

Baca: Ibu Korban Asap di Aceh Barat: Setahun Ini Anak Saya Sudah Dua Kali Dirawat

“Aceh perlu treatment khusus, kalau tidak kita akan bermasalah. Contohnya di Aceh perlu dibentuk badan pengembanga ekspor, seperti UPTD. Kemudian diadakan training center sehingga setiap kabupaten/kota muncul eksportir,” sebutnya.

Disamping itu, lanjutnya, pemerintah pusat juga berkewajiban mengaktifkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh. Saat ini Aceh masih harus membawa CPO ke Medan sebelum dieskpor, satu komoditi saja menghabiskan biaya sebesar Rp 1,6 triliun.

“Tidak hanya CPO, kopi, pinang, dan karet juga dari Medan. Maka apabila pelabuhan di Aceh diaktifkan, hal itu akan memberi multi effect ke Aceh sehingga ada nilai tambahnya,” kata Makmur Budiman yang juga Ketua Kadin Aceh. (*)

Penulis: Mawaddatul Husna
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved