Opini

Membangun Kota Layak Anak

Masyarakat Aceh baru-baru ini digemparkan oleh sebuah tragedi kejahatan seksual terhadap anak yang diduga

Membangun Kota Layak Anak
IST
Taufik Riswan Aluebilie, Direktur Koalisi Advokasi dan Pemantau Hak Anak Aceh, Tim Advokasi Perumus Kebijakan Perlindungan Anak Pada KPPAA

Oleh Taufik Riswan Aluebilie, Direktur Koalisi Advokasi dan Pemantau Hak Anak Aceh, Tim Advokasi Perumus Kebijakan Perlindungan Anak Pada KPPAA

Masyarakat Aceh baru-baru ini digemparkan oleh sebuah tragedi kejahatan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh pimpinan pesantren dan seorang guru ngaji di Lhokseumawe. Keduanya kini ditahan oleh Polres Lhokseumawe, lantaran telah melakukan pelecehan seksual terhadap 15 orang santrinya yang masih berumur 13-14 tahun.

Kasus kejahatan seksual terhadap anak seperti ini bukan yang pertama kali terjadi, dan bukan merupakan yang paling parah. Begitu banyak kasus kekerasan serupa terhadap anak yang terjadi di Aceh, dan luput dari perhatian kita bersama.

Dari tahun ke tahun jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Aceh kian mengkhawatirkan. Hal itu terlihat dari laporan tahunan yang dirilis oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Aceh. Dalam rekap data tersebut didapati telah terjadi 937 kasus kekerasan terhadap anak di Aceh pada 2016, melonjak menjadi 1.105 kasus pada 2017, dan 736 kasus pada 2018.

Data-data tersebut didapat berdasarkan laporan warga yang diterima P2TP2A, lantas bagaimana dengan yang tidak dilaporkan, terutama mengingat masih banyak anggota masyarakat yang takut melaporkan karena mendapat ancaman dari beberapa pihak, serta pengetahuan hukum yang terbatas, dan sebagainya?

Begitu banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Aceh tentu sangat disayangkan, mengingat beberapa tahun terakhir Aceh sedang berusaha menyiapkan diri menjadi Provinsi Layak Anak. Melalui peran bersama yang dimotori Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, Pemerintah terus mendorong dan memperkuat pengembangan kabupaten/kota yang layak anak. Menariknya, Kota Lhokseumawe justru menjadi salah-satu kota yang diprioritaskan untuk menyandang predikat tersebut.

Untuk menjadi sebuah wilayah yang layak anak, perlu diupayakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Upaya ini mesti dilakukan dengan terencana, menyeluruh, dan terintegrasi dalam berbagai kebijakan, program, serta kegiatan yang menjamin akan pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Beberapa daerah yang tengah dipersiapakan menjadi kawasan layak anak, masih belum memiliki standar khusus sistem perlindungan anak. Beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah tersebut, kerap ditemukan penanganannya yang masih parsial, tidak holistik dan terintegratif berbasis hak-hak anak. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak belum dijerat dengan standar hukum khusus Perlindungan Anak, salah-satunya seperti penerapan dalam hukum Qanun Jinayah.

Banyak pihak mempertanyakan aspek keadilan dalam penerapan Qanun Jinayah, terutama menyangkut kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi bagi pelaku hanya dikenakan hukuman cambuk, setelah itu ia dapat melenggang bebas tanpa beban yang berarti. Sementara korban diharuskan menjalani “beban” berlapis, seperti proses pemulihan trauma, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Parahnya, setelah semua proses dijalani, korban masih saja mendapat stigma negatif dan pengucilan dari masyarakatnya. Qanun Jinayah juga belum mengatur kebutuhan akan aspek pencegahan dan jaminan kekerasan tidak lagi berulang.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved