Salam

Pemakzulan Bupati Susah-susah Gampang

Massa yang menamakan dirinya aliansi Gerakan Masyarakat Antipejabat Amoral (Gempar) menggelar aksi unjuk rasa damai

Pemakzulan Bupati Susah-susah Gampang
SERAMBI/SARI MULIYASNO
Massa yang menamakan diri sebagai Aliansi Gerakan Masyarakat Antipejabat Amoral (Gempar) menggelar aksi unjuk rasa damai ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, Senin (29/7). 

Massa yang menamakan dirinya aliansi Gerakan Masyarakat Antipejabat Amoral (Gempar) menggelar aksi unjuk rasa damai di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, Senin (29/7). Salah satu yang mereka suarakan adalah agar DPRK memakzulkan Erli Hasyim dari jabatan Bupati Simeulue.

Para pengunjuk rasa menilai, beredarnya video pribadi Erli Hasyim yang berakrab-akrab dengan seorang perempuan di sebuah ruangan merupakan perbuatan tidak terpuji dan tidak pantas dilakukan seorang kepala daerah.

Terkait beredarnya video mesra Bupati Erli Hasyim dengan seorang wanita, DPRK setempat sudah membentuk Pansus untuk mendalaminya. Pansus yang diketuai Irawan Rudiono juga menyatakan DPRK Simeulue prihatin dan menyesalkan perbuatan yang sangat tercela seperti terekam di dalam video tersebut.

Deqwan setempat mendorong penegak hukum untuk memproses kasus tersebut baik hukum pidana maupun hukum jinayat. “Pansus fokus terhadap kasus video, belum termasuk mengenai penyebar video karena itu ranahnya pihak berwajib,” tandas Irawan Rudiono.

Beberapa jam susudah video itu beredar di dunia maya, Bupati Erli Hasyim mengakui bahwa figur di dalam video itu adalah dirinya bersama sang istri. Ia justru mempertanyakan kenapa hal itu dipersoalkan oleh DPRK atau pihak lainnya. “Iya, betul. Video itu saya bersama istri saya. Kok dipermasalahkan?” tanya Erli saat itu.

Tapi, banyak pihak melihat wanita yang bersama Erli dalam video itu tidak mirip istrinya. Makanya, massa meminta hal itu diusut dan sang bupati dimakzulkan (impeachment). Bicara pemakzulan bukanlah hal yang tabu. Tindakan itu diakui undang-undang. Dan, sudah pernah ada seorang bupati di Jawa Barat yang dimakzulkan karena terbukti berprilaku tak pantas.

Akan tetapi, pemakzulan itu ternyata tak gampang prosesnya. Mendagri Tjahjo Kumolo berpendapat, tidak mudah untuk memakzulkan kepala daerah. “Memakzulkan seorang kepala daerah ada proses. Bisa proses politik, bisa proses hukum, bisa proses berhalangan tetap. Semua harus sesuai aturan yang ada.” Jika itu dilakukan melalui proses politik, maka sangat panjang, karena politik itu dinamis.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Dalam kasus diberhentikan secara tak biasa ada beberapa sebab. Antara lain, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, dan melanggar larangan.

Berbeda dengan Mendagri, seorang pengamat politik yang sangat mencermati aturan tentang pemberhentian seorang kepala daerah menuliskan, “Memperhatikan dan mencermati ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberhentikan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) bukanlah pekerjaan yang sulit seperti yang dibayangkan masyarakat umum selama ini. Kuncinya terletak pada sikap dan prilaku kritis masyarakat terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan kewajiban seorang kepala daerah.” Juga tidak lepas dari berfungsi dan berperannya DPRK sebagai yang mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan di bawah komando kepala daerah.

Yang terjadi Simeulue saat ini, kelihatannya antara desakan massa dan sambutan para wakil rakyat sepertinya klop. Akan tetapi, keberanian para anggota dewan dalam wacana pemakzulan ini akan sangat dipengaruhi tingkat kepentingan individu mereka sebagai politisi. Oleh sebab itu biasanya lobi-lobi politik tingkat tinggi antarelit parpol akan sangat menentukan sikap dewan secara umum.

Dan, kita juga belum berani meraba-raba kemungkinan berjalannya langkah-langkah ke arah pemakzulan Bupati Erli, sebab Pansus DPRK yang akan mencari bahan dasar untuk bisa tidaknya impechment sampai kemarin belum bergerak. Makanya, kita tak berspekulasi macam-macam kecuali hanya melihat gejolak di Simeulue dan aturan main pemakzulan.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved